Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila di Kota Medan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (psk) ( Studi Kasus Simpan Selayang Kecamatan Medan Tuntungan)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah maraknya kegiatan prostitusi di tempat-tempat umum di kota Medan seperti di jalan setia budi kelurahan Simpang selayang Kecamatan Medan Tuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Perda kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila di Kota Medan dalam pencegahan dan penanggulangan Pekerja Seks Komersial di kota Medan khususnya kecamatan Medan Tuntungan. Penelitian ini mengunakan teori yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Goerge C. Edward III, adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Berikut diuraikan hasil penelitian yaitu 1). Komunikasi, Pemerintah Daerah belum membuat forum formal untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah ini maupun bahaya dari pelacuran tersebut. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang dampak negatif dari pelacuran bahkan Peraturan Daerah yang mengaturnya. 2). Sumber daya, kurangnya sarana dan prasarana Dinas sosial . 3). Sikap/disposisi, implementator sudah memberikan mandat kepada eksekutor yaitu satpol PP untuk melakukan pemerantasan psk. 4). Struktur birokrasi, sudah dilakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait seperti satpol PP, Kepolisian dan Dinas kesehatan, namun karena saran dan prasaran belum memadahi, eksekusi sulit dilakukan. Selain karena tidak adanya panti rehabilitasi khusus kota Medan, tidak kooperatifnya para psk yang terjaring razia sehingga menyulitkan para petugas dalam melasanakan kewajiban nya. The problem in this study is the proliferation of prostitution activities in public places in the city of Medan, such as Jalan Setia Budi, Simpang Selayang Village, Medan Tuntungan District. This study aims to find out how the implementation of the Medan City Regional Regulation No. 6 of 2003 concerning the Prohibition of Homeless and Begging and Immoral Practices in the City of Medan in the prevention and control of Commercial Sex Workers in the city of Medan, especially the Medan Tuntungan sub-district. This study uses the theory put forward by an expert named George C. Edward III, while the type of research used is qualitative research with data collection techniques of observation, interviews, documentation. The following describes the research results, namely 1). Communication, the Regional Government has not created a formal forum to socialize this Regional Regulation and the dangers of prostitution. Many people do not know about the negative impact of prostitution and even the Regional Regulations that regulate it. 2). Resources, lack of facilities and infrastructure Social services . 3). Attitude/disposition, the implementer has given a mandate to the executor, namely the Satpol PP to eradicate sex workers. 4). The bureaucratic structure has coordinated with related parties such as the Satpol PP, the Police and the Health Service, but because the suggestions and infrastructure have not been adequate, execution is difficult. Apart from the absence of a special rehabilitation center for the city of Medan, the uncooperativeness of the sex workers caught in the raids made it difficult for the officers to carry out their obligations.