Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Ditolak Untuk Seluruhnya Gugatan Penggugat Sengketa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 561/Pdt.G/2013/PN. Mdn

Abstract

Sengketa tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum yang berisi tuntutan hukum akibat perbuatan hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari pihak penggugat. Materi gugatan dapat berupa tuntutan adanya kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah, status tanah, bukti-bukti yang menjadi dasar pemberian hak, dan sebagainya. Pada umumnya dalam hukum acara perdata dikenal istilah gugatan ditolak yaitu gugatan yang tidak beralasan hukum, yaitu apabila tidak diajukan peristiwaperistiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dalam penolakan gugatan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. gugatan ini cenderung karena tidak memenuhi syarat materil (pembuktian). Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu penelusuran dalam hal mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah, sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel, lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Medan sekaligus tempat memperoleh salinan studi Putusan No. 561/Pdt.G/2013/PN.MDN., waktu penelitian pada bulan Agustus tahun 2016. Teknik pengumpulan data secara sekunder. Penyebab gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dalam perkara sengketa tanah oleh karena Tergugat mampu membuktikan kepemilikan tanah perkara yang diajukan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan yang merupakan Akta Otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna yang sekaligus juga melumpuhkan bukti kepemilikan Penggugat yang hanya berupa Surat dibawah tangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan serta dilumpuhkan dengan bukti Tergugat sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Akibat hukum gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dalam perkara sengketa tanah yaitu tidak ada kewajiban hukum yang sah antara penggugat dengan tergugat maupun dengan objek gugatan, sehingga tidak ada kewajiban hukum apa pun yang harus dipenuhi tergugat kepada penggugat. Melainkan kembali seperti pada awal sebagaimana dalil-dalil yang dibenarkan oleh Majelis Hakim yang tertuang di dalam pertimbangan hukumnya apakah membenarkan dalil penggugat atau pun tergugat. Land disputes can occur because of a lawsuit from a person or legal entity that contains lawsuits as a result of legal actions that have been detrimental to the land rights of the plaintiff. The charge material can be either the demands of legal certainty as to who is entitled to the land, the land status, the evidence on which the granting of rights, and so forth. In general in the civil procedure law, the technical term rejected a lawsuit that claims that have no legal grounds, ie if it is not filed the events that justify demands. The judges' verdict in the lawsuit intends reject rejection after considering the substance of the case. These lawsuits are likely due to ineligible material (evidence). This type of research in this thesis is normative research is the search in terms of finding and collecting data by conducting research literature on reading materials such as books by scholars, jurists and academics of a scientific nature, the nature of the research of this thesis is both descriptive analytical research ie research that consists of a single variable or more than one variable, the study site is in the Medan District Court at the same time obtain a copy of a study Verdict 561 / Pdt.G / 2013 / PN.MDN., A study in August 2016. Data collection techniques in secondary. The cause of the plaintiff be rejected in its entirety in a land dispute case because Defendant is able to prove ownership of the land case filed in the form of Building Use Rights Certificate No. 50 issued by the Land Office Medan Municipality which is an authentic deed pursuant to Article 1868 of the Civil Code that has no probative value binding and perfect at the same time crippling proof of ownership of the Plaintiff which was just a letter under the hand so that the judges found the claim can not be proven and paralyzed with evidence of the Defendant and therefore, the claim must be rejected in its entirety. As a result of the plaintiffs tort law be rejected in its entirety in the case of land disputes that there is no valid legal obligation between the plaintiff and the defendant or the object of a lawsuit, so there is no legal obligation whatsoever to be met the defendant to the plaintiff. But again like at the beginning, as the arguments are justified by the judges as stipulated in the legal considerations justify the argument of whether plaintiff or defendant.