Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyediaan Barang dan Jasa (Studi Putusan No: 3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mdn)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sudah berada pada titik nadir dan mengakar, termasuk didalam penyediaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah. Adapun isu ini menjadi penting diteliti karena merugikan negara, menghambat kinerja pemerintah, memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri medan No.3/Pid.Sus.Tpk/2019Pn. Mdn. Permasalahan yang dirumuskan yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan 3/Pid.Sus.Tpk/2019.Mdn. Danbagaimana hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan negeri medan No. 3/Pid.Sud.Tpk/2019/Pn.Mdn. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data dan studi kerpustakaan Berdasarkan pembahasan maka dapat ditemukan bahwa ada beberapa hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum, faktor hukumnya sendir, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitasi, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dan adapun hambatan dalam pemberatasan korupsi dapat diklarifikasikan sebagai berikut Hambatan secara sistemis, hambatan kebudayaan, dan hambatan fungsional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corruption is a crime that is already at its lowest and rooted, including the provision of goods and services within the government. This issue is important to study because it is detrimental to the state, the implementation of the government, and provides a deterrent effect to perpetrators of corruption. How are the cases that have been decided by the Me dan District Court No.3/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn. Mdn. The problem formulated is how is law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption in decision 3/Pid.Sus.Tpk/2019.Mdn. And how is law enforcement against perpetrators of corruption based on the decision of the district court no. 3/Pid.Sud.Tpk/2019/Pn.Mdn. The research method used by the author is normative juridical by collecting data and literature studies. Based on the discussion, it can be found that there are several things involved in the law enforcement process, the legal factors themselves, law enforcement officials factors, facilities and facilitation factors, community factors and cultural factors. And the obstacles in eradicating corruption can be clarified as follows: Systemic barriers, cultural barriers, and functional barriers.