Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Terhadap Penggunaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilukada (Studi Pemilukada Kota Gunung Sitoli Tahun 2011)

Abstract

Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daeratr yang dikehendaki oleh rakyat. Kota Gunungsitoli merupakan daerah otonom yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undan Nomor 47 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Kota Gunungsitoli melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk yang pertama kalinya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gunungsitoli, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli menerima Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli. Dana Hibah tersebut bersumber dari keuangan daerah yang merupakan uang rakyat sehingga pertanggungjawaban penggunaannya harus diketahui oleh rakyat. Perumusan masalah dalam penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah ini antara lain : 1). Bagaimana proses pemberian dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah? 2). Bagaimana bentuk pertanggungiawaban yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah? 3). Bagaimana efisiensi penggunaan dana hibah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman dalam bidang akademisi dan masukan bagi para praktisi yang ingin mengetahui tentang bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atas penggunaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan hukum pustaka, dan melakukan riset di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dan menganalis data berupa laporan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli atas penggunaan dana hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gunungsitoli. Dalam proses pencairan dana hibah dari Pemerintah daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah terdapat dua ketentuan yang berbeda antara Peraturan Mentri Keuangan dengan Peraturan Mentri dalam Negeri. Bentuk pertanggungiawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah atas penggunaan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan cara mempublikasikan kepada rakyat melalui Media Massa hasil laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana hibah yang bersumber dari uang rakyat. Penggunaan dana hibah yang tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku menyebabkan terjadinya kekeliruan sehingga penggunaan dana hibah kurang efisien. Supaya jangan terjadi kekeliruan dalam proses pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah hendaknya didasari atas satu ketentuan saja. Bentuk pertanggungiawaban yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atas penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sudah bagus hendaknya dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi. Penggunaan dana hibah harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku supaya penggunaannya lebih efisien.