Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara)

Abstract

Kewaspadaan terhadap kasus peredaran narkoba sudah seharusnya mulai ditingkatkan, maka dalam hal ini peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangatlah diperlukan terutama Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar meningkatkan gerakan perang melawan narkotika melakukan penegakan hukum dan melibatakan seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini mengenai produksi, peredaran, perdagangan narkotika dan psikotropika serta penanggulangannya, hal ini dapat kita lihat dalam Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Adapun Rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam penanganan tindak pidana Narkotika, Bagaimana upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, Teknik pengumpulan data adalah Teknik wawancara, studi dokumen dan observasi / pengamatan dan hasilnya dianalisa secara kulitatif. Simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Peran dan Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidanan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Sumut sebagai berikut: Melakukan tindakan awal pembinaan (pre-emtif), Tindakan preventif, Melakukan tindakan penegakan hukum (refresif) bagi orang-orang yangterbukti mengedarkan dan menggunaan narkoba, Melakukan kerjasama dengan instansi terkait di wilayah hukum Polda Sumut seperti Badan Narkotika Nasional Prov Sumut (BNN). Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba antara lain : Kendala intern yaitu kendala yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian sendiri, meliputi : Dana Anggaran, Sarana Operasional, dan Sumber daya manusia. Kendala ekstern yaitu kendala yang berasal darui luar tubuh kepolisian. Alertness to drug trafficking cases should begin to be increased, so in this case the role of the police as law enforcement officers is very necessary, especially the North Sumatra Regional Police in order to increase the war against narcotics movement to enforce the law and involve all levels of society. In this case regarding the production, distribution, trafficking of narcotics and psychotropics and their prevention, we can see this in the Narcotics Law Number 35 of 2009. Theformulation of the problem is as follows: How is the law enforcement process carried out by the North Sumatran Regional Police in handling crime? Narcotics crime, How to tackle Narcotics crime by the Regional Police of North Sumatra, The research method used is empirical legal research, Data collection techniques are interview techniques, document studies and observations / observations and the results are analyzed qualitatively. The conclusions in this study are as follows: The role and efforts of the police in tackling criminal acts of narcotics abuse in the jurisdiction of the North Sumatra Police are as follows: Performing initial coaching actions (pre-emptive), Preventive actions, Carrying out law enforcement actions (repressive) for people who proven to distribute and use drugs, Cooperating with relevant agencies in the jurisdiction of the North Sumatra Police such as the North Sumatra Province National Narcotics Agency (BNN). The obstacles faced by the North Sumatra Police in an effort to tackle drug trafficking and abuse include: Internal constraints, namely obstacles that originate from within the Police themselves, including: Budget Funds, Operational Facilities, and Human Resources. External constraints are obstacles that come from outside the police body.