Tinjauan Yuridis Perkawinan Adat Suku Anak Dalam dengan PErkawinan Secara Perdata du Kabupaten Sarolangun Jambi 9 Studi pada kantor kecamatan air hitan kabupaten sarolangun jambi)

Abstract

Tingkat peradaban yang berkembang seiiring zaman yang telah modern nyatanya tidak bisa menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, bahwa seyogyanya adat yang hidup tersebut seharusnya menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, yang diharapkan agar adat tersebut menjadi terpelihara keadaannya, yang mana seharusnya tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum negara. Suku Anak Dalam yang ada di Bukit 12 Provinsi Jambi memiliki hukum adat sendiri ataupun tradisi yang telah melekat dalam diri mereka, termasuk dalam upacara perkawinan. Berdasarkan uraian singkat tersebut penulis menemukan masalah dalam penelitian ini terkait pengaturan hukum dalam perkawinan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata, dampak terhadap hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan adat suku anak dalam, tujuan penelitian adalah untuk megetahui pengaturan hukum dalam perkawinan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata, untuk mengetahui dampak terhadap hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan adat suku anak dalam. Metede penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data yang berumber dari data primer, data sekunder, data tersier, teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan mengumpulkan data-data dari buku, Kamus, karya ilmiah, penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung pada kepala adat dan ke Kantor Camatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum dalam perkawinan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata Pengaturan dalam perkawinan berdasarkan hukum adat, Perkawinan yang dilakukan dengan dasar pijak norma-norma hukum adat tentu tidak bisa dipandang sebagai sebuah pelanggaran aturan menurut hukum nasional karena perkawinan adalah sah, akan tetapi pada sisi lain dalam hal ini pemerintah memiliki aturan-aturan lain yang wajib diikuti baik mengenai syarat tentang pencatatan terhadap perkawinan tersebut yaitu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Dampak terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam, akan terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum tersebut salah satunya terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, terkait dengan hak-hak anak yang dilahirkan tentang pembagian waris dalam Suku Anak Dalam pembagian waris di bagi rata seperti pada umumya, tapi hak mutlak dari orang tua dalam membagi bagian. The level of civilization that has developed over time which has become modern, in fact, cannot eliminate the habits that live in society, that living customs should adapt to the circumstances and the will of the times, which is expected so that these customs will be preserved, which should not exist. higher law than state law. The Anak Dalam tribe in Bukit 12 Jambi Province have their own customary law or traditions that have been inherent in them, including in marriage ceremonies. Based on this brief description, the authors found the problem in this study related to legal arrangements in marriage based on customary law and civil law, the impact on the rights of children born in tribal marriages within the tribe of children, the purpose of this research is to know the legal arrangements in marriage based on customary law and civil law, to determine the impact on the rights of children born in tribal marriages within the tribe. The research method used is empirical juridical research, using data sourced from primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques, namely by library research collecting data from books, dictionaries, scientific works, field research carried out by conducting interviews directly to the customary head and to the Air Hitam sub-district office, Sarolangun district, Jambi. From the results of the research that has been done, the authors draw the conclusion that legal arrangements in marriage are based on customary law and civil law. Arrangements in marriage are based on customary law, marriages carried out on the basis of customary law norms certainly cannot be seen as a violation of rules according to national law. because marriage is legal, but on the other hand in this case the government has other rules that must be followed both regarding the requirements regarding the registration of the marriage, namely in Article 2 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, Impact on the rights of children born in tribal marriages, there will be discriminatory treatment of marriages that are not registered at the Civil Registry Office. The legal consequences, one of which occurs in birth certificates for children whose marriages have not been registered, indeed in the certificate the names of the father and mother can be written, related to the rights of children born regarding the division of inheritance in the Tribe of Children. absolute right of parents in dividing the share.