Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak (Studi Di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan)

Abstract

Balai Harta Peninggalan mempunyai kewenangan di bidang harta peninggalan, kepailitan serta perwalian. Dalam beberapa kasus perwalian untuk anak di bawah umur BHP bertindak sebagai wali pengawas ketika pengadilan telah mengangkat seorang wali. Di sini wali harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum. Adapun permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan hukum tentang wali pengawas di Indonesia dan bagaimana peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam melindungi harta kekayaan anak di Balai Harta Peninggalan Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi dan alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen. Cara pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan alat yang digunakan adalah pedoman wawancara terstruktur. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Balai Harta Peninggalan mengawasi harta anak dalam berbagai upaya, didasari oleh beberapa Peraturan Hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Ordonantie Van 5 Oktober 1872, stb 1872 No.166 Tentang Balai Harta Peninggalan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, PP 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Untuk dapat menyesuaikan perkembangan dan pembaharuan hukum terhadap Balai Harta Peninggalan Peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam melindungi harta kekayaan anak dibawah umur ialah menyumpah wali dari si anak hingga mewakili anak yang belum dewasa melakukan perjanjian Untuk menjalankan perannya sebagai wali pengawas dengan baik, maka sebaiknya dilakukan upaya revitalisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan untuk melindungi harta kekayaan anak belum dewasa dimasa yang akan datang. The Heritage Hall has authority in the areas of inheritance, bankruptcy and trusteeship. In some cases guardianship for minors BHP acts as a supervising guardian when the court has appointed a guardian. Here the guardian must fulfill his obligations in accordance with legal provisions. The problem in the research is how the legal arrangements regarding supervisory guardians in Indonesia are and how is the role of Balai Harta Peninggalan as supervisory guardian in protecting children's assets at Balai Harta Peninggalan Medan. This research is an empirical juridical law research. The study used secondary data and primary data. Secondary data was obtained through library research while primary data was obtained through field research. Secondary data collection is done by documentation method and the data collection tool is document study. Primary data collection is done by interview and the tool used is a structured interview guide. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the discussion obtained from this research are that Balai Harta Peninggalan supervises children's assets in various ways, based on several legal regulations, namely the Civil Code (BW), Ordonantie Van October 5, 1872, stb 1872 No.166 About Balai Harta Peninggalan , Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, PP 29 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointing Guardians. To be able to adjust the development and legal reform of the Balai Harta Peninggalan The role of the Balai Harta Peninggalan as a supervisory guardian in protecting the assets of minors is to swear the guardianship of the child to represent the child who is not yet an adult to enter into an agreement. Efforts are made to revitalize the duties and functions of the Balai Harta Peninggalan to protect the assets of minors in the future.