Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN Niaga Medan)

Abstract

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu lagi melakukan pembayaran utang kepada para krediturnya. Ketidakmampuan debitur tersebut terjadi karena utang-utangnya lebih besar daripada asset-asetnya. Akibat hukum pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur, bagaimana pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang permohonan pernyataan pailit oleh pengadilan yaitu Putusan No:06/Pdt.Sus-Pailit/201b/ PN. Niaga Mdn. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur adalah: Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Telah terbukti secara sederhana bahwa termohon pailit selaku debitur mempunyai utang kepada dua orang kreditur yakni para pemohon pailit. Bahwasanya PT. Bina Karya Sarana memenuhi syarat pailit sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit adalah membayar semua hutang ada pada kreditur dengan semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur, seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan. Karena debitur harus bertanggung jawab sepenuhnya baik itu harta perseroan terbatas maupun harta pribadinya sebab karena permohonan pernyataan pailit dikabulkan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan, berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dengan memeriksa bukti-bukti yang di berikan oleh pemohon, dan memeriksa segala fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan serta, melihat unsur-unsur terkait Pasal terkait yang ada dalam gugatan tentang pengajuan kepailitan dalam perseroan terbatas. Bankruptcy is a condition where the debtor is no longer able to pay his debts to his creditors. The debtor's inability occurs because his debts are greater than his assets. The legal consequences of the declaration of bankruptcy, resulting in the debtor by law losing the right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy as of the declaration of the bankruptcy decision. The problem in this research is how the factors causing the bankruptcy petition of PT. Bina Karya Sarana by creditors, how is the responsibility of PT. Bina Karya Sarana to creditors who filed for bankruptcy and how did the judges consider in giving the bankruptcy decision on the decision no. 6/Pdt.Sus- Bankruptcy/2018/ PN Niaga Medan. The research method used is library research, namely by conducting research on various reading sources, namely books, legal magazines, opinions of scholars, statutory regulations and also lecture materials. Field research (Field Research), namely by doing spaciousness in this case the author directly conducts a study at the Medan District Court by taking a case related to the title, namely the application for a declaration of bankruptcy by the court, namely Decision No: 06/Pdt.Sus-Pailit/201b/PN . Commerce Mdn. The results of the study that the factors causing the bankruptcy petition of PT. Bina Karya Sarana by creditors are: The bankruptcy respondent does not pay off at least one debt that has matured and is collectible. It has been simply proven that the bankruptcy respondent as a debtor has debts to two creditors, namely the bankruptcy applicants. That PT. Bina Karya Sarana meets the requirements for bankruptcy as referred to by Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU. Responsibility of PT. Bina Karya Sarana against creditors who apply for bankruptcy is to pay all debts to creditors with all debtor assets by law as collateral for debtors' debts, all debtor assets and everything obtained during bankruptcy are in general confiscation since the time of the bankruptcy decision. be spoken. Because the debtor must be fully responsible for both the assets of the limited liability company and his personal assets because the application for a declaration of bankruptcy has been granted. The judge's consideration in giving the bankruptcy decision on the decision no. 6/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN Niaga Medan, based on Law No. 37 of 2004 by examining the evidence provided by the applicant, and examining all legal facts that occurred during the trial process and, looking at related elements Related articles contained in the lawsuit regarding the filing of bankruptcy in a limited liability company.