Tinjauan Yuridis Implementasi Diskresi Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi di Polrestabes Medan)

Abstract

Diskresi adalah kebijakan bagi penyidik untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri, sebagai jalan keluar terhadap suatu perkara yang dianggap ringan, tidak efektif, dan berdampak negatif pada sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi diskresi penyidik kepolisian terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, untuk mengetahui faktor kenapa terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, untuk mengetahui upaya penal dan non penal terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yang pertama adalah studi pustaka dan kedua adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan analisia data secara deskriptif untuk melakukan penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan yaitu menggunakan restorative justice yang mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Penegakan hukum yang sebaiknya di dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik aduan, pelanggaran yang hanya diancam pidana denda dan menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dapat diterapkan konsep restorative justice. Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materil). Faktor yang menyebabkan dapat terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu faktor kecemburuan dan faktor kebebasan berpendapat. Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu melalui upaya penal dimana lebih menitikberatkan pada sifat repressive atau penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi dan upaya non penal yang dapat dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), termasuk sistem penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Discretion is a policy for investigators to take action based on their own judgment, as a way out of a case that is considered light, ineffective, and has a negative impact on the criminal justice system. This study aims to determine the implementation of police investigators' discretion towards criminal acts of defamation through social media, to find out the factors why the occurrence of criminal acts of defamation through social media, to determine penal and non-penal efforts against criminal acts of defamation through social media. The method used in this research is Normative Juridical research. Data collection techniques are carried out in two ways, the first is library research and the second is field research. This study uses descriptive data analysis to conduct normative juridical research. The results of this study indicate that the exercise of discretion in criminal acts of defamation through social media at the Medan Polrestabes Criminal Investigation Unit is using restorative justice which refers to the Decree of the Directorate General of the General Court of Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1691/DJU/SK/PS.00/ 12/2020 concerning the Enforcement of Restorative Justice Implementation Guidelines (Restorative Justice). The best law enforcement in the criminal justice system for criminal acts that are categorized as complaint offenses, violations which are only punishable by a fine and placing criminal sanctions as an ultimum remedium can be applied to the concept of restorative justice. Restorative justice is a concept of punishment, but as a concept of punishment it is not only limited to the provisions of criminal law (formal and material). Factors that can cause criminal acts of defamation through social media are the jealousy factor and the freedom of opinion factor. As for the efforts made to overcome the occurrence of criminal acts of defamation through social media, namely through penal efforts which focus more on the nature of repressive or suppression / eradication / suppression after the crime has occurred and non-penal efforts that can be carried out by means of prevention without punishment (prevention without punishment). including the system for applying administrative sanctions and civil sanctions.