Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Jual-Beli Rumah Secara Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Di Perum-Perumnas Terhadap Konsumen (Studi di perumahan perumnas)

Abstract

Di era ini pemerintah lebih memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, karena berpenghasilan rendah adalah salah satu pekerjaan yang paling umum di Indonesia saat ini. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi adalah pinjaman yang diberikan oleh bank dan merupakan bagian dari program pemerintah. Subsidi akan tergantung pada tingkat kredit atau uang muka. Nomor menurut undang-undang. Perpres No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh dukungan kepemilikan rumah melalui kebijakan fasilitasi dan/atau membantu membangun dan membeli rumah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Prosedur Hukum terhadap perjanjian jual-beli rumah secara Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di PERUM PERUMNAS dan bagaimana bentuk penyelesaian, apabila terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian jual-beli rumah secara kredit kepemilikan rumah (KPR) di PERUM PERUMNAS.Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di PERUM PERUMNAS MARTUBUNG PERUM-PERUMNAS MEDAN (GRIYA MARTUBUNG) Jalan Tuar Raya No. 03 Griya Martubung, (20252) Medan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Sifat Penelitian yang dilakukan adalah sifat penelitian secara deskriptif analisis.Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan adalah Prosedur Hukum terhadap perjanjian jual-beli rumah secara Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di PERUM PERUMNAS yaitu dilakukan dengan cara melihat keabsahan dari sebuah perjanjian jual beli (AJB), mensyurvei bersih sisa hutang kreditur yang eblum mencapai presatasinya dan melihat isi dari sebuah isi dari perjanjianPerjanjian Kredit dan bentuk penyelesaian, apabila terjadinya wanprestasi terhadap kegiatan jual-beli rumah secara kredit kepemilikan rumah (KPR) di PERUM PERUMNAS yaitu melakukan lelang. In this era, the government pays more attention to improving people's welfare, especially low-income groups, because low-income is one of the most common jobs in Indonesia today. Subsidized Home Ownership Loans (KPR) are loans provided by banks and are part of a government program. The subsidy will depend on the level of credit or down payment. Number according to law. Presidential Decree No. 1 of 2011 concerning Housing and Settlements, low-income communities receive home ownership support through facilitation policies and/or help build and buy houses. The formulation of the problem in this thesis is how the legal procedure for the house sale and purchase agreement with home ownership credit (KPR) at PERUM PERUMNAS and what form of settlement, if there is a default on the home sale and purchase agreement on home ownership credit (KPR) at PERUM PERUMNAS. The legal research method used is normative juridical which is descriptive. The research location was conducted at PERUM PERUMNAS MARTUBUNG PERUM-PERUMNAS MEDAN (GRIYA MARTUBUNG) Jalan Tuar Raya No. 03 Griya Martbung, (20252) Medan. The data used consists of primary and secondary data. The data was collected by the method of literature study and field study. The data that has been collected was analyzed qualitatively. The nature of the research conducted is the nature of the research with descriptive analysis. Based on the results of the author's research, what is done is the legal procedure for the home sale and purchase agreement by means of a home ownership loan (KPR) at PERUM PERUMNAS, which is done by looking at the vadility of a sale and purchase agreement (AJB), surveying the net remaining creditors’ debts that have not yet reached their achievement and seeing the contents of the contens of the credit Agreemenet and the form of settlement, in the event of a default.