Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum pada Tahap Penyidikan (Studi pada Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)

Abstract

Penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan undang-undang SPPA. Berdasarkan hal tersebut perumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia, 2) Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, 3) Bagaimana upaya kepolisian dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kendala yang dihadapi kepolisian dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum adalahtersangka anak cenderung memanfaatkan sikap lunak penyidik, adanya perilaku menyimpang dari tersangka anak, adanya pembatasan UU, adanya pembatasan penahanan yang lebih singkat, adanya keterbatasan internal kepolisian.Penyidik kepolisian di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan telah berupaya melakukan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Penyidik berupaya memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, yaitu hak untuk tidak ditangkap, tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir, dipisahkan dari orang dewasa, penyidikan didampingi orang tua dengan mengedepankan suasana kekeluargaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Tetapi upaya penyidik masih belum maksimum karena ternyata masih banyak hak-hak anak yang tidak dapat dipenuhi.Direkomendasikan penyidik sebaiknya menggunakan teknik psikologis anak, Pemerintah sebaiknya merevisi persyaratan yang membatasi penerapan diversi terhadap anak, Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan perlu mengupayakan agar terdapat penyidik yang memiliki keahlian khusus menangani perkara anak.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The handling of cases of children in conflict with the law has not been fully carried out in accordance with the SPPA law. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How are the legal arrangements regarding the juvenile criminal justice system in Indonesia, 2) What are the obstacles faced by the police in fulfilling the rights of children in conflict with the law at the investigation stage at the Belawan Harbor Police Resort, 3) How are the police efforts in fulfilling the rights of children in conflict with the law at the Belawan Harbor Police Resort. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative analysis. The results of this study indicate that the handling of children in conflict with the law is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The obstacles faced by the police in fulfilling the rights of children in conflict with the law are that child suspects tend to take advantage of the soft attitude of investigators, deviant behavior from child suspects, legal restrictions, shorter detention restrictions, and internal police limitations. Police investigators at the Belawan Harbor Police have attempted to handle children in conflict with the law based on the SPPA Law No. 11 of 2012. Investigators are trying to fulfill the rights of children during the investigation process, namely the right not to be arrested, not to be detained except as a last resort, separated from adults, the investigation is accompanied by parents by prioritizing a family atmosphere, as well as seeking to resolve cases through diversion. But the investigators' efforts are still not maximized because it turns out that there are still many children's rights that cannot be fulfilled. It is recommended that investigators use child psychological techniques, the government should revise the requirements that limit the application of diversion to children, the Belawan Harbor Police Resort needs to make efforts to have investigators who have special expertise in handling children's cases.