Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash oleh PT Marakesh Jaya Abadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)

Abstract

Tindak pidana penyelundupan dalam rangka ekspor barang barang diatur dalam Pasal 102A Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan yang menerapkan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Penerapan sanksi pidana tersebut di atas merupakan sanksi pidana kumulatif. Lebih lanjut dalam Pasal 102C dinyatakan bahwa sanksi pidana pemberatan khusus bagi pejabat, aparat, penegak hukum yang melanggar ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102 B yang ancaman pidananya dalam Undang-Undang ditambah 1/3, dan juga diberlakukan secara kumulatif sebagai sanksi pidana pemberatan. Berdasarkan hal tersebut adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dalam peraturan perundang-undangan terhadap pemalsuan data ekspor zinc ash, dan bagaimana faktor penyebab terjadinya pemalsuan data zinc ash yang dilakukan oleh korporasi serta bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pemalsuan data ekspor. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian metode penelitian hukum Normatif. Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik negara. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan data zinc ash yang dilakukan oleh korporasi adalah sebagai berikut: Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan dokumen pabean, antara lain adalah: (a) Geografis, (b) Pasar produksi, (c) Masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan data ekspor oleh tim Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Belawan telah mencerminkan kedua jalur penanggulangan, yaitu jalur penal yang bersifat represif dan non-penal yang bersifat preventif.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The criminal act of smuggling in the context of exporting goods is regulated in Article 102A of the Law on Amendments to the Customs Law which carries the threat of criminal sanctions in the form of imprisonment and fines. The application of the aforementioned criminal sanctions is a cumulative criminal sanction. Furthermore, in Article 102C it is stated that the special weighted criminal sanctions for officials, officials, law enforcers who violate the provisions of Article 102, Article 102 A, Article 102 B whose criminal threat in the Law is increased by 1/3, and is also applied cumulatively as a sanction. weighting penalty. Based on this, the formulation of the problem in writing this thesis is how the legal rules governing corporate responsibility in laws and regulations on falsifying zinc ash export data, and what are the factors causing the falsification of zinc ash data carried out by corporations and how legal policies criminal offenses against corporations that falsify export data. This type of research in writing this thesis is normative legal research methods. Normative legal research is the study of legal materials, both primary and secondary legal materials. The conclusion in writing this thesis is that Article 108 of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, provides the possibility of being convicted of a legal entity, company or company, including state-owned enterprises. The factors causing the falsification of zinc ash data by corporations are as follows: The factors causing the falsification of customs documents, among others are: (a) Geographical, (b) Production market, (c) Society. Efforts to tackle the criminal act of falsifying export data by the Belawan Intermediate Type Customs and Excise Enforcement and Excise Team (KPPBC TMP) Belawan reflect the two countermeasures, namely the penal line which is repressive and the non-penal route which is preventive in nature.