Aspek Pidana Dalam Pengelolaan Pertambangan (Studi Kasus Putusan Nomor 1.513/Pid.B.2014/Pn-Mdn)

Abstract

Pada dasarnya pembahasan yang akan dilakukan adalah tentang kajian hukum pidana terhadap pengelolaan pertambangan yang bertentangan dengan hukum pidana lingkungan hidup dengan mengkajinya pada Putusan Nomor 1674/Pid.B.2010/Pn-Mdn. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek hukum pidana dalam pengelolaan pertambangan dikaitkan dengan lingkungan hidup, bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pengelolaan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap pengelolaan pertambangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan aspek hukum pidana dalam pengelolaan pertambangan dikaitkan dengan lingkungan hidup adalah dterapkannya ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan yang menyangkut lingkungan hidup serta diterapkan ketentuan perundang-undangan pertambangan terhadap masalah pokok pertambangan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan yang merusak lingkungan hidup. Sanksi pidana bagi pelaku pengelolaan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah pidana penjara dan juga pidana denda yang disesuaikan dengan pasal-pasal pidana yang diancamkan kepada pelaku pertambangan yang merusak lingkungan hidup. Upaya penanggulangan terhadap pengelolaan pertambangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan menerapkan izin yang ketat serta pelaksanaan pengawasan yang baik itu yang dilakukan pemerintah maupun yang dilakukan masyarakat