Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Bus Rapid Transit pada Dinas Perhubungan Kota Binjai

Abstract

Trans Binjai merupakan layanan transportasi yang diberikan Pemerintah Kota Binjai kepada masyarakat Kota Binjai dalam mewujudkan Binjai Smart City. Trans Binjai adalah pelayanan publik dalam bidang Transportasi yang dapat diakses dengan menggunakan Hakte atau Shelter yang berfungsi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menaikinya bagi masyarakat Kota Binjai. Sebelum adanya PERWA ini masyarakat Kota Binjai menuangkan transportasi umum Biasa yang ada, dengan menaiki Trans Binjai ini masyarakat tidak di pungut biaya angkut dengan menggunakan Halted an Shelter yang tersedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, bagaimana implementasi kebijakan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Bus Rapid Transit Pada Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Merille S. Grindle dimana variabel yang menentukan keefektifan implementasi kebijakan. Dilihat dari ke 9 (sembilan) indikator tersebut masih ada yang kurang maksimal dalam pengimplentasiannya yaitu bagaimana persentase pelaksana program dari Trans Binjai tersebut pada tahun kedua pelaksanaannya, bagaimana Pemerintah Kota Binjai mengakomodir masyarakat Binjai yang dari segi kemampuan ekonomi mempunyai keterbatasan, dan bagaimana Pemerintah Kota Binjai dalam menanggani minat untuk menaiki trans Binjai tersebut. Dari hasil penelitian dan pembahasan setelah berjalan 2,5 tahun mengalami grafik penurunan penumpang, menurun persentasenya. Masyarakat Kota Binjai lebih memilih untuk menaiki kendaraan pribadi dan angkutan umum seperti becak bermotor dan lainnya untuk bertransportasi sehari – hari yang mereka anggap lebih efisien waktu, karena pemikiran masyarakat Kota Binjai belum cocok untuk diadakannya Trans Binjai tersebut karena Kota Binjai belum ada Kemacetan yang siknifikan, dan Kota Binjai tersebut sebagai Kota Perlintasan yang lebar wilayahnya masih bisa dijangkau dengan menaiki kendaraan pribadi ataupun transportasi umum seperti Betor. Pemerintah Kota Binjai untuk kesinambungan akan kebijakan ini tetap berlangsung dengan melakukan Pengevaluasian Kembali karena dianggap menyianyiakan anggaran untuk pembiayaan dan perawatan dari Trans Binjai tersebut sehingga biaya perawatan dari trans Binjai bisa di salurkan ke biaya Pendidikan ataupun Kesehatan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trans Binjai is a transportation service provided by the Binjai City Government to the people of Binjai City in realizing the Binjai Smart City. Trans Binjai is a public service in the field of transportation that can be accessed by using Hakte or Shelter whose function is to provide convenience to the public in riding it for the people of Binjai City. Prior to this PERWA, the people of Binjai City provided the existing Ordinary public transportation, by taking the Trans Binjai, the community was not charged a transportation fee by using the available Halted and Shelters. The purpose of this study is to find out and analyze how the implementation of policies regarding the Implementation of Binjai Mayor Regulation Number 23 concerning the Establishment of a Bus Rapid Transit Regional Technical Implementation Unit at the Binjai City Transportation Service in terms of improving the quality of public services. The method used in this research is descriptive qualitative using the theory of Merille S. Grindle where the variables that determine the effectiveness of policy implementation. Judging from the 9 (nine) indicators, there are still some that are less than optimal in their implementation, namely how the percentage of program implementers from Trans Binjai is in the second year of implementation, how the Binjai City Government accommodates the Binjai community who in terms of economic capacity has limitations, and how the Binjai City Government in addressing the interest in riding the Binjai trance. From the results of research and discussion after running for 2.5 years there is a graph of a decrease in passengers, the percentage decreases. The people of Binjai City prefer to take private vehicles and public transportation such as motorized rickshaws and others for daily transportation which they consider to be more time efficient, because the people of Binjai City think that it is not suitable for the holding of Trans Binjai because the City of Binjai has no significant congestion, and the City of Binjai as a City of Crossings whose wide area can still be reached by taking private vehicles or public transportation such as motorized tricycles. The Binjai City Government for the continuity of this policy will continue to carry out a re-evaluation because it is considered a waste of the budget for financing and maintenance from Trans Binjai so that maintenance costs from Trans Binjai can be channeled to education or health costs.