Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Studi Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp)

Abstract

Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara tindak pidana perjudian sangat ringan, yaitu 1 bulan dan 6 hari penjara, jauh di bawah ancaman pidananya, sehingga tidak memberikan efek jera, penegakan hukum terhadap pelaku perjudian toto gelap belum dilaksanakan secara tegas sehingga tindak pidana perjudian di tengah masyarakat tetap marak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian di Indonesia, menganalisis faktor apa yang mendorong terjadinya tindak pidana perjudian toto gelap di Kabupaten Deli Serdang, dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian toto gelap sesuai dengan Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kasus dan perundang- undangan, dengan instrument pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terhadap judi togel didasarkan pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis, dan UU UTE pasal 27 ayat (2), dengan ancaman pidana pada pasal 45 ayat (2), serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada Pasal 1 bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu kejahatan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Deli Serdang adalah: adanya harapan mendapatkan kemenangan, adanya pengaruh lingkungan, judi togel mudah dilakukan oleh semua orang, tidak membutuhkan waktu banyak untuk melakukannya, juru tulis togel tersedia di banyak tempat, perkembangan teknologi informasi memudahkan pemain mengirimkan tebakan angka judi togel, serta lemahnya pengawasan oleh aparat kepolisian. Penegakan hukum terhadap perjudian jenis togel di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masih kurang tegas. Adapun rekomendasi penelitian ini yaitu: penegak hukum perlu melakukan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat umum. Aparat kepolisian perlu melakukan mengusut setiap perkara perjudian sampai tuntas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The panel of judges at the Lubuk Pakam District Court in deciding the case for a gambling crime was very light, namely 1 month and 6 days in prison, far below the criminal threat, so it did not provide a deterrent effect, law enforcement against illegal toto gambling actors had not been carried out strictly so that the crime of gambling. This study aims to analyze the legal rules regarding the crime of gambling in Indonesia, analyze what factors encourage the occurrence of illegal toto gambling crimes in Deli Serdang Regency, and analyze law enforcement against illegal toto gambling crimes in accordance with the Decision Number 348/Pid.B/2020/PN.Lbp. The research method used is descriptive method, with a case approach and legislation, with interview data collection instruments and documentation studies, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. The results of the study show that the legal regulation of lottery gambling is based on article 303 of the Criminal Code and article 303 bis, and the UTE Law article 27 paragraph (2), with criminal threats in article 45 paragraph (2), as well as Law no. 7 of 1974 concerning Gambling Control in Article 1 that gambling in any form is a crime. The factors that encourage the occurrence of gambling crimes in Deli Serdang Regency are: the hope of getting a win, the influence of the environment, lottery gambling is easy for everyone to do, it doesn't take much time to do it, lottery clerks are available in many places, the development of information technology make it easier for players to send guesses for lottery gambling numbers, as well as weak supervision by the police. Law enforcement against lottery type gambling at the Lubuk Pakam District Court is still not firm. The recommendations for this research are: law enforcers need to carry out intensive socialization to the general public. Police officers need to investigate every gambling case thoroughly.