Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal (Studi Putusan No.478/Pid.Sus/2017/PN Mdn)

Abstract

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian suatu perkara dengan cara musyawarah mufakat demi memulihkan para pihak, khususnya terhadap korban. Penulis mengkaji putusan nomor 478/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn. Dalam putusan tersebut memiliki nilai unsur dari suatu restorative justice, yakni adanya pemberian maaf dari korban, restitusi atau tebusan ganti rugi, dan keringanan hukuman pidana. Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengaturan perundang – undangan dan akibat hukum ganti rugi ataupun upaya perdamaian kepada korban kecelakaan lalu lintas. Status pihak terkait dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas setelah memberi ganti kerugian kepada pihak korban atau ahli warisnya tidaklah mengalami keguguran sebagaimana diatur dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran penegak hukum dalam pemberian ganti rugi pada korban kecelakaan lalu lintas sendiri tidaklah terlalu dibutuhkan kecuali adanya permintaan khusus dari salah satu pihak. Restorative justice is an approach to settling a case by means of deliberation and consensus to restore the parties, especially the victims. The author reviews the decision number 478 / Pid.Sus / 2017 / Pn.Mdn. In the verdict it has an elemental value from a restorative justice, namely the existence of an apology from the victim, restitution or ransom of compensation, and relief of criminal penalties. According to Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the regulation of legislation and the consequences of compensation laws or peace efforts to victims of traffic accidents. The status of the related party in the case of a traffic accident after giving compensation to the victim or his heirs is not miscarried as stipulated in article 235 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The role of law enforcers in providing compensation to victims of traffic accidents is not really needed unless there is a special request from one of the parties.