Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet (Sbw) Ilegal Dari Malaysia Ke Tanjung Balai Asahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/Pn Tjb)

Abstract

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bertujuan untuk melindungi sumber daya alam Indonesia untuk dapat dimanfaatkan secara lestari dalam rangka kemakmuran kehidupat rakyat. Namun dalam penerapanya terkendala vonis hukuman yang rendah. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan importasi Sarang Burung Walet; 2) Bagaimana penerapan hukum; dan 3) Bagaimana strategi penyidik dalam penerapannya. Metode penelitian yaitu yuridis normative dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan datanya secara studi dokumentasi dan wawancara dengan analisis data deskriptis analisis. Pengaturan pemasukan Sarang Burung Walet mengacu kepada Undang-undang No. 21 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020. Tesis ini menganalisis vonis hakim dalam studi kasus Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb yang dinilai kurang selaras dengan peraturan karantina. Upaya yuridis untuk memaksimalkan penerapan peraturan karantina yaitu segera menerbitkan peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, meningkatkan status UPT Karantina minimal setingkat Balai serta pembuatan fungsional khusus kewasdakan. Rekomendasi penelitian ini berupa pemberian hukuman yang tinggi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran peraturan pemasukan komoditas karantina pertanian dari luar negeri dalam rangka melindungi pertanian rakyat dan meningkatkan ekspor pertanian untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine aims to protect Indonesia's natural resources so that they can be used sustainably for the welfare of the people. However, its implementation is constrained by a low sentencing sentence. Based on this, the formulation of the research problem is 1) How to regulate the importation of Swallow's Nest; 2) How is the law applied; and 3) How is the investigator's strategy in implementing it. The research method is normative juridical with a case approach and legislation with data collection techniques by means of documentation studies and interviews with descriptive data analysis. The regulation on the entry of Swallow's Nest refers to Law no. 21 of 2019 and Regulation of the Minister of Agriculture Number 26 of 2020. This thesis analyzes the judge's verdict in case study Number: 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb which is considered less in line with quarantine regulations. Juridical efforts to maximize the implementation of quarantine regulations include immediately issuing derivative regulations such as Government Regulations, increasing the status of the Quarantine UPT at least to the level of Balai and making special functions for vigilance. The recommendation of this research is in the form of giving high penalties to anyone who violates regulations on importing agricultural quarantine commodities from abroad in order to protect people's agriculture and increase agricultural exports for the welfare and prosperity of the Indonesian nation.