Peranan Wali Nagari Dalam Pembangunan Infrastruktur di Nagaro Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

Abstract

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan pemerintahan terendah sebagai pengganti pemerintahan desa yang dipimpin oleh Wali Nagari. Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom dan tumbuh berakar di negeri ini. Dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan watak dan karakter masyarakat minangkabau. Di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan ke kebun, jalan ke Nagari namun pelaksanaannya belum maksimal, terkesan lambat dan kurang merata dalam pelaksanaannya. Peranan Wali Nagari sampai saat ini di rasakan masih kurang, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Wali Nagari yang dianggap masih kurang adanya kerjasama antar aparat pemerintah terlebih antara aparat dengan masyarakat Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan Wali Nagari dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua Keacamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Sungai Aua sudah cukup optimals, hal ini dapat dilihat berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri no 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat 3 indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori Kozair (dalam Sitorus, 2006:134) tentang peranan untuk membahas peranan Wali Nagari Sungai Aua. faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan nagari tentunya adalah partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang membangkitkan emosi dan ikut serta dalam kegiatan organisasi ataupun proses pembangunan di Nagari. Nagari government is a form of regional autonomy, which is the lowest government in place of village government led by Wali Nagari. The Nagari government is a highly autonomous system and is rooted in this country. And has given its own color to the formation of the character and character of the Minangkabau community. In Nagari Sungai Aua, Sungai Aur District, West Pasaman Regency, infrastructure development such as the construction of roads to gardens, roads to Nagari, but the implementation has not been maximized, seems slow and uneven in implementation. The role of Wali Nagari so far is felt to be lacking, this is closely related to the ability of Wali Nagari in organizing Wali Nagari which is considered to be lacking in cooperation between government officials, especially between the apparatus and the community. The purpose of this study is to determine the role of Wali Nagari in equitable development. infrastructure in Nagari Sungai Aua, Sungai Aur Sub-district, West Pasaman Regency. Methods This research uses descriptive qualitative research methods through interviews, observation, and documentation. The results showed that the role of Wali Nagari in infrastructure development in Nagari Sungai Aua was quite optimal, this can be seen based on the regulation of the Minister of Home Affairs No. 114 of 2014 concerning village development guidelines, there are 3 indicators as a measure of development implementation, namely planning, implementation, supervision and monitoring. . In this study the author also uses Kozair's theory (in Sitorus, 2006:134) about the role to discuss the role of Wali Nagari Sungai Aua. A supporting factor in the implementation of Nagari development, of course, is that community participation can be interpreted as an activity that arouses emotions and participates in organizational activities or development processes in Nagari.