Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Studi Kasus Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Kbj)

Abstract

Penelitian ini berjudul aspek hukum tindak pidana penipuan seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil. Tingginya antusiasme warga masyarakat untuk dapat lolos diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bagi sebagian oknum tak bertanggung jawab dijadikan sebagai ajang mencari keuntungan yakni dengan penawaran akan diloloskan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penipuan/motif dalam penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak pidana penipuan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penelitian ini dilaksanakan di Instansi Pengadilan Negeri Kabanjahe. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dan selanjutnya data yang diperoleh secara diuraikan dalam bentuk deskriptif. Proses hukum dalam penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diatur dalam Pasal 378 KUHP dan terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban yang berdasarkan putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahunn karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 1 (saatu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan penerimaan seleksai calon pegawai negeri sipil. Akibat hukum dalam tindak pidana penipuan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kbj telah sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP serta tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun. This study entitled the legal aspects of criminal acts of fraud in the selection of candidates for Civil Servants. The high enthusiasm of the community to be able to qualify is accepted as a Candidate for Civil Servants (CPNS), for some irresponsible individuals to be used as a place to seek profits, namely with the bidding will be passed to become Prospective Civil Servants (CPNS) provided they are willing to give some money in return. This study aims to determine the form of fraud / motives in the acceptance of the selection of candidates for Civil Servants (CPNS) and to find out the legal consequences of fraudulent acts of acceptance of the selection of candidates for Civil Servants (CPNS). This research was carried out at the Kabanjahe District Court Agency. To achieve these objectives the author uses data collection techniques in the form of library research, field research and then the data obtained are described in descriptive form. The legal process in accepting the selection of prospective Civil Servants (CPNS) is regulated in Article 378 of the Criminal Code and the perpetrators can be held accountable based on decision Number 148 / Pid.B / 2018 / PN Kbj, the defendant is sentenced to imprisonment for 1 (one) year because found guilty of committing a criminal act of fraud in Article 378 of the Criminal Code, in contrast to the demands of the Public Prosecutor, namely 1 (one) year and 6 (six) months in prison for guilty of committing a crime of fraudulent acceptance of prospective civil servants. The legal consequences in the fraudulent act of receiving the selection of Civil Servants (CPNS) in the decision Number 148 / Pid.B / 2018 / PN Kbj are in accordance with the primary charges of the Public Prosecutor and have fulfilled the elements of Article 378 of the Criminal Code and there is no justification and reasons for forgiveness of the actions taken by the defendant, so that the defendant must account for the actions in accordance with the decisions handed down by the Judge, namely imprisonment for 1 (one) year.