Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/Pn-Mdn Dan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/Pn Mdn)

Abstract

Pemidanaan merupakan fokus yang begitu sentral yang dapat memberikan efek penjeraan dan bermanfaat bagi para pelaku penyalahguna narkotika. Dalam proses penjatuhan pidana oleh hakim, disparitas pidana menggambarkan perbedaan perlakuan atau hasil yang tidak berasal dari prasangka yang disengaja. Disparitas pemidanaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebebasan hakim dalam memutus sebuah perkara dari beberapa pelaku tindak pidana yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil judul “ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn dan Putusan No. 3758/Pid.Sus/PN-Mdn” . Adapun yang menjadi rumusan permasalahannya adalah 1.Bagaimana karakteristik hukum disparitas pidana narkotika? 2.Apa akibat hukum disparitas pemidanaan terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika ((Studi Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn dan Putusan PN Medan Nomor 3758/Pid.Sus/2019/PN). Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang artinya adalah suatu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan perundangundangan dalam kaitannya dengan disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dari hasil penelitian ini bahwa disparitas terjadi dalam putusan tindak pidana narkotika terjadi akibat faktor-faktor yang memicu timbulnya disparitas pidana yaitu faktor hukum,faktor hakim, dan faktor Ketiadaan Pedoman Pemidanaan. Dalam putusan yang peneliti teliti terjadinya disparitas pidana narkotika terjadi akibat faktor dari hakim itu sendiri. Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada seorang pengguna narkotika dikarenakan undang-undang hanya mengatur jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal hal tersebut yang menjadi dasar adanya perbedaan dalam penjatuhan putusan pidana narkotika. Sentencing is a very central focus that can provide a deterrent effect and be beneficial for narcotics abusers. In the process of imposing a crime by a judge, criminal disparity describes differences in treatment or results that do not come from intentional prejudice. The disparity of punishment has a strong relationship with the freedom of judges in deciding a case from several perpetrators of the same crime. In this study, the researcher will take the title “JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL DISPARITY AGAINST THE CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS (Study Decision No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn and Decision No. 3758/Pid.Sus/PN-Mdn and Decision No. . 3061/Pid.Sus/2029/PN-Mdn)”. The formulation of the problem is 1. What are the legal characteristics of narcotics criminal disparity? 2. What are the legal consequences of criminal disparities in the eradication of narcotics crimes ((Study of Decision No. 156/Pid.Sus/2020/PN-Mdn and Decision of the Medan District Court Number 3758/Pid.Sus/2019/PN). This research is a normative research which means that a research conducted aims to examine the application of the provisions of laws and regulations in relation to the disparity of punishment for criminals.From the results of this study that disparities occur in the decisions of narcotics crimes occur due to factors that trigger the emergence of criminal disparities, namely legal factors, judge factors, and the absence of sentencing guidelines. In the decisions that the researchers examined, the occurrence of narcotics crime disparities occurred due to factors from the judges themselves. Judges had considerations that became the reason for the verdict given and how long the prison sentence was that will be imposed on a narcotics user because of the law The law only regulates the distance between minimum criminal sanctions and maximum criminal sanctions, this is the basis for differences in the imposition of narcotics criminal decisions.