Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Turut Serta Membantu Terjadinya Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah ( Studi Putusan Nomor :265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN)

Abstract

Hutan di Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantara endemik di Indonesia. oleh sebab itu segala aspek kehidupan baik warga negara dan pemerintah wajib menjaga serta mempertahankan sumber daya tersebut. Saat ini banyak terjadi perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat baik perorangan atau korporasi secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan yang berbeda-beda. Seperti halnya yang terjadi pada Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN dimana Aparat desa melakukan pembukaan jalan umum dengan melintasi kawasan hutan lindung, hal tersebut berpotensi merusak ekosistem yang berada di kawasan tersebut, dimana pembukaan jalan tersebut dilakukan tanpa adanya Izin dari Kementerian terkait. Perbuatan aparat desa tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Studi Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen. Sifat penilitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum tentang tindak pidana karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) UU 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertanggungjawaban pidana pada kasus Putusan No:265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN dikenakan Pidana Penjara Selama satu (1) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian tersebut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan agar disosialisasikan dan dimuat dalam diskusi publik sebagai tindakan preventif, agar setiap pihak mengetahui prosedur penggunaan Kawasan Hutan secara legal dan dapat meminimalisir tindak pidana serupa kedepannya. Forests in Indonesia are one of the centers of biodiversity in the world. Indonesian forests are home to thousands of species of flora and fauna, many of which are endemic to Indonesia. Therefore, all aspects of life, both citizens and the government, must maintain and maintain these resources. Currently, there is a lot of forest destruction carried out by the community, both individuals and corporations, intentionally or unintentionally with different objectives. As happened in Decision Number 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN where village officials opened public roads by crossing protected forest areas, this has the potential to damage the ecosystem in the area, where the road opening is carried out without any Permission from the relevant Ministry. The actions of the village apparatus constitute a violation of Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The formulation of the problem in this research is how to regulate the law regarding criminal acts due to their negligence in helping the occurrence of illegal use of forest areas and how criminal responsibility for criminal acts due to their negligence helps the occurrence of illegal use of forest areas (Decision Study No. 265/ Pid.Sus- LH/2021/PT MDN). The legal research method used is normative juridical, namely a research method that examines document studies. The nature of the research used is descriptive analysis. Based on the results of research on legal arrangements regarding criminal acts due to negligence in helping the occurrence of illegal use of forest areas, it is regulated in Article 98 paragraph (2) of Law 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. Criminal liability in the case of Decision No: 265/Pid.Sus- LH/2021/PT MDN is subject to imprisonment for one (1) year and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). Suggestions that can be given by the author from the results of the research, Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.27/Menlhk/Setjen /Kum.1/7/2018 Regarding Guidelines for Borrowing and Using Forest Areas to be socialized and included in public discussions as a preventive measure, so that each party knows the procedures for using Forest Areas legally and can minimize similar criminal acts in the future.