Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Polres Tebing Tinggi).

Abstract

Penelitian ini mengetengahkan pembahasan tentsng upaya pihak kepolisian resor Tebing Tinggi dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Adapun permasalahan yang diajukan meliputi: Bagaimana aturan hukum tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor, bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi dan bagaimana upaya penanggulangan permasalahan tugas polri dalam penanganan kasus kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi? Untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan tersebut maka dilakukan metode penelitian. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan aturan hukum tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHAP, Pasal 362 KUHP, Pasal 365 KUHP dan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Faktor penyebab terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi adalah faktor internal, yang terdiri dari faktor pendidikan, faktor ekonomi, adanya kesempatan, individual. Kemudian dari faktor eksternal yang meliputi: faktor lingkungan, faktor perkembangan global, serta faktor penegakan hukum. Upaya penanggulangan permasalahan tugas Polri dalam penanganan kasus kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, meliputi: meningkatkan partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, dan meningkatkan sumber daya manusia penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, meningkatkan jumlah penyidik, meningkatkan penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai, meningkatkan anggaran penyidikan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik. This study presents a discussion regarding the efforts of the Tebing Tinggi Resort police in relation to the prevention of motor vehicle theft crimes. The problems raised include: What are the legal rules regarding motor vehicle theft crimes, what are the factors causing the occurrence of motor vehicle theft cases in the Tebing Tinggi Police jurisdiction and how are the efforts to overcome the problem of the police task in handling cases of motor vehicle theft in the Tebing Tinggi Police jurisdiction? To conduct a discussion of these problems, the research method is carried out. This research is directed towards normative juridical legal research, or doctrinaire which is also referred to as library research or document study, because more is done on secondary data in the library. The results of the research and discussion explain the legal rules regarding the theft of motorized vehicles including the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, KUHAP, Article 362 of the Criminal Code, Article 365 of the Criminal Code and the Police Decree of the Republic of Indonesia Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations. Factors causing the occurrence of cases of motor vehicle theft in the Tebing Tinggi Police jurisdiction are internal factors, which consist of educational factors, economic factors, opportunities, individuals. Then from external factors which include: environmental factors, global development factors, and law enforcement factors. Efforts to overcome the problem of Polri's tasks in handling cases of motor vehicle theft in the Tebing Tinggi Police jurisdiction, include: increasing witness participation in providing information in the investigation process, and increasing the human resources of investigators whose education level is still low, increasing the number of investigators, increasing income / the investigator's salary is still inadequate, increasing the investigation budget and increasing facilities and infrastructure to support the investigator's performance.