Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas Sumatera Utaradalam Perspektif Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam prosesnya Stake Holders terkadang memandang hal ini sebagai perbuatan bisnis semata, ada resiko, keuntungan bahkan kerugian. Penelitian ini bertujuan agar pihak terkait satu sikap dan semangat dalam upaya memenuhi kebutuhan barang dan jasa sekaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Sumatera Utara. Memahami Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 1 Tahun 2018, dalam upaya pencapaian cita-cita penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dinyatakan di undangundang nomor 12 tahun 2012. Data yang digunakan berupa data primer dari hasil wawancara/ pengamatan langsung di Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa. Data Sekunder diperoleh dari dokumen Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan Biro Pengelolaan Aset dan Usaha Universitas Sumatera Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pengadaan, pemeriksaan dan penyerahan kepada user sebagian besar sudah memenuhi peraturan yang berlaku, namun masih banyak fakultas membutuhkan sarana lebih baik dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Penulis menyarankan pemenuhan sarana dan prasarana ditingkatkan dari segi jumlah dan pagu anggarannya, karena minim sarana dan kenyamanan untuk tempat belajar. Koordinasi antara Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pengguna (Users) ditingkatkan agar Users tidak enggan atau takut dalam pengadaan, peningkatan profesionalisme SDM Pengadaan, perlindungan terhadap pelaksana pengadaan yang bermuara pada pelaksanaan secara efesien dan efektif, agar prinsip tranparan, akuntabel, persaingan yang adil untuk pemanfaatan anggaran secara maksimal dapat tercapai. Procurement of Goods and Services is carried out to meet Education Facilities and Infrastructure, Improvement of Public Services and the development of Higher Education Tridharma. In the process Stake Holders sometimes see this as a mere business act, there are risks, profits and even losses. The aim of this research is for related parties to have an attitude and enthusiasm in efforts to meet the needs of goods and services related to improving the quality of education at the University of North Sumatra. Understanding Government Regulation number 16 of 2018 and Rector of North Sumatra University number 1 of 2018, in an effort to achieve the ideals of higher education as stated in law number 12 of 2012. Data used in the form of primary data from interviews / direct observations in the Goods and Services Procurement Work Unit. Secondary data were obtained from the Goods / Services Procurement document at UKPBJ and the North Sumatra University Asset and Business Management Bureau. Data analysis method used is descriptive analysis. Research shows that planning, procurement, inspection and submission to users largely meet the applicable regulations, but there are still many faculties that need better facilities in the achievement of educational goals. The author suggests that the fulfillment of facilities and infrastructure be improved in terms of the amount and ceiling of the budget, because of the lack of facilities and comfort for the place of learning. Coordination between the Goods and Services Procurement Work Unit and Users is increased so that Users are not reluctant or afraid of procurement, increase the professionalism of Procurement HR, protection of procurement executives that lead to efficient and effective implementation, so that the principles of transparency, accountability, fair competition for maximum utilization of the budget can be achieved.