Analisis Formulasi Politik Komisi B DPRD Sumatera Utara dalam Bidang Perekonomian Tentang Larangan Penangkapan Ikan Teri Menggunakan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Tahun 2018

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peran Komisi B DPRD Sumatera Utara dalam penyelesaian masalah larangan penangkapan ikan menggunakan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) dan bagaimana tahapan-tahapan Komisi B DPRD Sumatera Utara dalam merespon masalah yang diadukan oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (Library Research) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sebagai data awal yang kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan hasil penelitian lapangan (Field Research) dengan 4 orang informan sebagai sumber memperoleh data dan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara dan observasi yang dilakukan di masyarakat nelayan Belawan dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa DPRD Sumatera Utara berusaha menampung aspirasi masyarakat khususnya nelayan untuk dapat menacari solusi yang dapat diterima semua pihak. Solusi sedang dilakukan DPRD adalah mengajukan Perda mengenai zonasi penangkapan ikan di Sumatera Utara. Kemudian untuk para nelayan yang masih melanggar aturan yang berlaku diharapkan akan ditindak lanjuti tanpa membeda-bedakannya. Namun hingga saat ini Peraturan tersebut masih diskresi atau sedang diajukan ke Gubernur Sumatera Utara. This study aims to find out how the function and role of Commission B of the DPRD of North Sumatra in solving the problem of prohibiting fishing using Trawls and Pukat Tarik (Seine nets) and how are the stages of Commission B of the DPRD of North Sumatra in responding to problems complained by the public. The research method used is the library research method, which is a research method carried out by examining books and writings related to the problem under study, and as initial data which is then analyzed and compared with the results of field research (Field Research) with 4 informants as a source of obtaining data and collecting data in this study with interviews and observations conducted in the Belawan fishing community and the office of the Regional People's Representative Council (DPRD) North Sumatra. The results of this study concluded that the DPRD North Sumatra tried to accommodate the aspirations of the community, especially fishermen to be able to find solutions that were acceptable to all parties. The solution being carried out by the DPRD is to propose a regional regulation regarding fishing zoning in North Sumatra. Then the fishermen who still violate the applicable rules are expected to be followed up without discriminating. However, until now the regulation is still at its discretion or is being submitted to the Governor of North Sumatra.