Analisis Yuridis Depenalisasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

Abstract

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat danseksama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana positif saat ini dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, sifat penelitian ini akan secara deskriptif analis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci. Pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana positif diatur pada Pasal 127 ayat (1) merujuk kepada pecandu narkotika karena seperti penjelasan sebelumnya penyalahguna narkoba merupakan setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungsn terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis dan penggunaan narkotika selain untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan, maka hal tersebut dapat dikatakan tanpa hak dan melawan hukum. Jadi, dalam Pasal 127 ayat (1) pecandu narkotika dapat dijerat dengan pidana penjara sesuai dengan golongan. Dari dimensi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, maka penyalahguna narkotika dianggap pelaku kejahatan. Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn bahwa pelaku Terdakwa Syafri Alim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. On the one hand narcotics are drugs or substances that are useful in the fields of medicine, health services and scientific development, but on the other hand they can cause dependency which is very detrimental if used without control, strict and thorough supervision. The purpose of this study was to determine the depenalization arrangements for narcotics addicts in the current positive criminal law and to determine the accountability of narcotics abusers for themselves in decision No. 1599 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mdn. The research method uses normative juridical research, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research, the nature of this research will be descriptive by analysts, namely describing to provide data as accurate as possible, research using a deductive approach that aims to test the hypothesis is research that uses traditional, positive, experimental or empirical paradigms. Then qualitatively, which emphasizes the understanding of problems in social life based on reality conditions or natural settings that are holistic, complex anddetailed. Regulations for depenalization of narcotics addicts in the positive criminal law are regulated in Article 127 paragraph (1) referring to narcotics addicts because as previously explained, a drug abuser is anyone who uses narcotics without rights and is against the law while a narcotic addict is a person who uses or misuses narcotics in a situation. dependence on narcotics both physically and psychologically and the use of narcotics other than for educational and health activities, then this can be said to be without rights and against the law. So, in Article 127 paragraph (1) narcotics addicts can be charged with imprisonment according to class. From the dimensions of the provisions of Article 127 of the Narcotics Law, narcotics abusers are considered to be criminals. The accountability of the perpetrator of narcotics abuse for himself in decision No. 1599 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mdn that the perpetrator of the Defendant Syafri Alim has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Abusing Narcotics Category I for himself"; Therefore, the punishment imposed on the Defendant is subject to imprisonment of 2 (two) years.