Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Panti dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi pada Panti Asuhan Mohd. Yasin Tambunan)

Abstract

Panti asuhan merupakan tempat pengasuhan yang sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dan Konvensi Hak Anak (KHA), sehingga panti asuhan harus memahami standar dalam melakukan kegiatan panti dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional dan Undang-undang agar anak mendapat pemenuhan hak sebagai seorang anak seutuhnya. Adapun permasalahan yang akan diambil adalah bagaimana pengaturan tentang hak-hak keperdataan bagi anak di Indonesia ? bagaimana hak-hak keperdataan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ? dan Bagaimana implementasi pemenuhan Hak-hak keperdataan anak di Panti Asuhan Mohd Yasin Tambunan Balige terkait Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam pemenuhan hak-hak anak asuh oleh Panti Asuhan Mohd?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bermakna suatu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan undang-undang dan perundang-undangan. Dari hasil penelitian Pengaturan tentang hak-hak keperdataan bagi anak di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana di dalam Bab II mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana hak anak tercantum pada Bab III pada Pasal 52 jo. Pasal 6 . Perubahan-perubahan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bentuk usaha penjamin hak-hak anak serta bentuk perlindungan anak yang memiliki ruang lingkup yang luas, dimana kesejahteraan anak bukan hanya berupa kebutuhan sosial serta ekonomi saja, namun aspek lainnya, seperti perlindungan di bidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik, seksual serta lain sebagainya. Panti asuhan Yasin Tambunan sudah memenuhi standar dalam hal pemenuhan hak-hak anak namun untuk kebersihan kamar mandi kurang memadai. Pelayanan Panti asuhan Mohd Yasin Tambunan sudah sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dan Konvensi Hak Anak (KHA). Orphanage is a place of care in accordance with the National Standards for Child Care (SNPA) and the Convention on the Rights of the Child (KHA), so that orphanages must understand the standards in carrying out orphanage activities in providing services in accordance with nationally established standards and laws so that children full fulfillment of the rights as a child. The problem that will be taken is how to regulate civil rights for children in Indonesia? how the civil rights of children according to Law No. 23 of 2002 jo. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection? and How is the implementation of the fulfillment of children's civil rights at the Mohd Yasin Tambunan Balige Orphanage related to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection in fulfilling the rights of foster children by the Mohd Orphanage?. This research is a normative research which means that a research conducted aims to examine the application of the provisions of laws and regulations. From the research results, the regulation on civil rights for children in Indonesia is Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare which in Chapter II regulates children's rights to welfare, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights where children's rights are listed in Chapter III in Article 52 to Article 6 . The changes contained in Law Number 35 of 2014 are a form of guarantee of children's rights and a form of child protection that has a broad scope, where the welfare of children is not only in the form of social and economic needs, but other aspects, such as protection in the field of justice, neglected children, street children, children who are victims of physical and sexual violence and so on. The services of the Mohd Yasin Tambunan Orphanage are in accordance with the National Standards for Child Care (SNPA) and the Convention on the Rights of the Child (KHA).