Implementasi Kebijakan Non Penal Terhadap TNI AD dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kumdam I Bukit Barisan Medan)

Abstract

Tindak pidana narkotika tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat biasa namun juga terjadi di lingkungan militer khususnya TNI AD, sehingga kebijakan non penal atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sangat diperlukan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tentang kebijakan non penal dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia?, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi TNI AD di KUMDAM I/BB Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika?, Bagaimana Implementasi Kebijakan Non Penal bagi TNI AD di KUMDAM I/BB Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (library research), dan kedua penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, setiap instansi memiliki peraturan kebijakan non penal termasuk juga KUMDAM I/BB Medan yaitu dengan menerapkan program P4GN sebagaimana tertulis di PERMENHAN Nomor 18 Tahun 2009. Dalam implementasi kebijakan non penal ini ditemui beberapa kendala antara lain: faktor internal Pelaku (perasaan egois, kehendak ingin bebas, goncangan kejiwaan, rasa keingintahuan) dan faktor eksternal pelaku (keadaan ekonomi, pergaulan /lingkungan, kemudahan, ketidak seangan dengan keadaan sosial). Kebijakan non penal yang diimplementasikan oleh KUMDAM I/BB yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan, pemeriksaan screening tes narkotika, pelaksanaan sweeping dan tes penapisan narkotika. Kesimpulan dari penelitian ini yakni setiap instansi memiliki kebijakan non penal salah satu diantaranya adalah KUMDAM I/BB Medan, dan dalam implementasi kebijakan non penal ditemui beberapa kendala. Narcotic crimes do not only occur in ordinary people but also in the military environment, especially in the Indonesian Army, so non-penal policies or prevention is indispensable before the crime occurs. The problems in this research were How the regulations regarding non-penal policies in Narcotics Crimes in Indonesia were, What the obstacles faced by the Indonesian Army at KUMDAM (Military Regional Law) I/BB Medan in managing Narcotics Crimes were, How the Implementation of Non-Penal Policies for the Indonesian Army in KUMDAM I/BB Medan in managing Narcotics Crime was. The method used in this study was normative juridical research. The approach taken in this study used descriptive analysis that led to normative legal research. Data collection techniques were carried out in two ways, first by library research, and second by field research. This study used descriptive data analysis. Based on the results, each agency had a non-penal policy regulation, including the KUMDAM I/BB Medan, namely by implementing the Prevention, Abuse Eradication, and Illicit Trafficking of Narcotics/P4GN program as written in the Minister of Defense Regulations/PERMENHAN No. 18 of 2009. In implementing these non-penal policies, several obstacles were encountered, including internal factors of actors (feelings of selfishness, free will, psychological shock, curiosity) and external factors of the actor (economic conditions, social/environmental, convenience, and displeasure with social conditions). The non-penal policies implemented by the KUMDAM I/BB were conducting socialization and counseling, screening narcotics tests, and carrying out sweeping and narcotics screening tests. This study concluded that each agency had a non-penal policy, one of which was KUMDAM I/BB Medan, and in the implementation of the non-penal policy, several obstacles were encountered.