Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing di Pt Mega Central Finance Kota Pematangsiantar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu -Xix/2021

Abstract

Jaminan Fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan, memberikan hak eksekutorial bagi kreditur untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Namun, kemudian pada prakteknya, kreditur kerap menyalahgunakan hak eksekutorial ini dengan melakukan penarikan objek jaminan secara paksa dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dilakukan Judicial Review terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dari permasalahan tersebut, terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terbaru mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang sebenarnya isinya tidak ada perbedaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVII/2019. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian leasing dan pengaturan pelaksanaan eksekusi, Bagaimana dampak diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXIX/2021 terhadap Lembaga pembiyayaan leasing dan Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXIX/2021 di PT Mega Central Finance Kota Pematangsiantar. Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian Normatif empiris, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dan lapangan (Field Research). Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Mega Central Finance sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVII/2019 dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021 dilakukan dengan mediasi, namun ketika dalam mediasi antara kedua belah pihak dalam hal ini kreditur tidak berhasil dalam hal telah adanya kesepakatan telah cidera janji maka akan dilakukan title eksekutorial, namun ketika dalam mediasi tidak adanya kesepakatan wanprestasi akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Fiduciary guarantee as one of the material guarantees, gives rights executorial for creditors to parate the execution of the object fiduciary guarantee if the debtor defaults. However, later in practice, creditors often abuse this executorial right by forcibly withdrawing the object of collateral and not in accordance with applicable legal procedures. This is what later became the basis for a Judicial Review to be carried out on Article 15 Paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.As for the formulation of the problem in this research, what is the position of the parties in the leasing agreement and the arrangements for the execution of the execution, how is the impact of the enactment of the Constitutional Court Decision Number 2/PUU- XIX/2021 on the leasing financing institution and how is the execution of fiduciary guarantees after the decision of the Constitutional Court Number 2/ PUU-XIX/2021 at PT Mega Central Finance Pematangsiantar City. The research method of this thesis uses empirical normative research, uses primary and secondary legal materials, with descriptive analytical research properties and uses data collection techniques by conducting library research (Library Research) and field (Field Research). Based on the results of the author's research, the execution of fiduciary guarantees at PT Mega Central Finance before the Constitutional Court Decision Number 2/PUUXVII/2019 and after the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 was carried out by mediation, but when in mediation between the two parties the party in this case the creditor is unsuccessful in the event that an agreement has been breached, an executorial title will be carried out, but when in mediation there is no default agreement, it will file a civil lawsuit to the District Court.