Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak untuk Penangkapan Ikan (Studi di Kepolisian Resor Sibolga)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan tentang penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan dalam hukum pidana, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan dan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sibolga terhadap pelaku penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan. Hasil penelitian penulis, pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun dampak penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan yaitu dampak lingkungan hidup, dampak ekonomi, dan dampak terhadap keselamatan. Penegakan hukum terhadap kasus ledakan bom ikan di Kota Sibolga, kedua tersangka setelah melalui proses penyidikan kemudian dikenakan pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Proses hukum kepada kedua tersangka saat ini telah dilakukan tahap II atau pelimpahan ke kejaksaan dan berkas sudah P.21. Saat ini Kepolisian Resor Sibolga masih melakukan penyelidikan terkait di lokasi perairan mana kejahatan ini dilakukan. Dalam hal penyelidikan dan penyidikan untuk dapat menjerat kedua tersangka dengan pasal 84 Undang-Undang Perikanan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. This study aimed to find out the regulations regarding the using explosives for fishing in criminal law, for determining the impact of using explosives for fishing, and for finding out the law enforcement carried out by the Sibolga Police Precinct against the perpetrators of using explosives for fishing. Based on the research result, the legal regulation of the criminal act of explosives usage for fishing was regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fishery. The impacts of using explosives for fishing were environmental, economic and safety impacts. Law enforcement toward the fish bomb explosion case in Sibolga City, the two suspects after being investigated were then subjected to Article 1 of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951. The legal process for the two suspects had now been carried out in phase II or the delegation to the prosecutor's office and the files had been P.21 (the result of the investigation was declared complete). Currently, the Sibolga Police Precinct has been investigating the location of the waters where the crime has committed. In the case of a survey and investigation to ensnare the two suspects under Article 84 of the Fisheries Law which it had to be proven by legally valid evidence as stated in Article 184 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code.