Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18354
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAdha, Muhammad Fatur-
dc.date.accessioned2022-11-12T04:30:08Z-
dc.date.available2022-11-12T04:30:08Z-
dc.date.issued2022-09-12-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18354-
dc.description69 Halamanen_US
dc.description.abstractSalah satu jenis narkotika yang memberikan efek halusinasi dan masuk kedalam narkotika golongan 1 yang dimana negara Indonesia melarang peredaran dan penyalahgunaannya yaitu Psilocybin mushroom atau yang sering di sebut dengan sebutan magic mushroom. Magic mushroom adalah sebutan bagi kira-kira 75 spesies jamur liar yang mengandung zat kimia alami bernama psilosibin. Jamur-jamur tersebut biasanya tumbuh di kotoran hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Ada beberapa pengedar yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengedarkan magic mushroom ini melalui media online. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai peredaran magic mushroom secara online dan Bagaimana upaya non-penal kepolisian daerah sumatera utara terhadap peredaran magic mushroom seara online. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris (applied law research) dengan sumber data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum terserier, dan melakukan penelitian lapangan. Dan di analisis secara kualitatif dengan metode silogisme dan interpretasi. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah magic mushroom di atur dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang nakotika terdapat dalam lampiran 1 narkotika golongan 1 terdapat pada nomor 46-47 lalu di perkuat kembali dalam Peraturan Menteri Kesehatan dengan Nomor 342/Menkes/Per/IX/1983 mengenai Jamur yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin. Kepolisian daerah Sumatera Utara memiliki upaya Non-penal yakni dengan cara meluncurkan aplikasi toba bersinar, melakukan upaya berupa pengurangan permintaan (Demand Reduction), melakukan upaya berupa pengawasan ketersediaan (Suplay Control), dan melakukan upaya berupa pengurangan dampak buruk (Harm Reduction). Saran dalam penelitian ini adalah di harapkan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang khusus yang jelas dan kuat atas peredaran magic mushroom ataupun narkotika lainnya melalui media online dan di harapkan kepada kepolisian daerah Sumatera Utara agar memiliki anggaran dan program khusus dalam mencegah peredaran magic mushroom maupun narkotika lain yang peredarannya melalui media online. One type of narcotic that has a hallucinatory effect and is included in the category I narcotics, which Indonesia prohibits the circulation and abuse, namely Psilocybin mushrooms or what is often called as magic mushrooms. Magic mushroom is the name for approximately 75 species of wild mushrooms that contain a natural chemical called psilocybin. These fungi usually grow in the manure of livestock such as cows and buffalo. Several dealers take advantage of technological advances by circulating this magic mushroom through online media. The problems in this research were how to regulate the law regarding the circulation of magic mushrooms online and how the non-penal efforts of North Sumatra police on the circulation of magic mushrooms online was. The research method used in this study was the normative-empirical method (applied law research) with data sources from primary, secondary, and tertiary legal materials, and field research, then analyzed qualitatively using syllogism and interpretation methods. The results of the research and discussion in this study were magic mushrooms set in Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, contained in Appendix 1 of Narcotics Group 1 Number 46-47, and then restrengthened in the Regulation of the Minister of Health Number 342/Menkes/Per/IX/1983 regarding Mushrooms Containing Psilocybin and Psilocin. The North Sumatra Regional Police had non-penal efforts, namely by launching the Toba shine application, making efforts of Demand Reduction, monitoring availability (Supply Control), and Harm Reduction. The suggestion in this study was that it hoped that the government would make a special law that was clear and strong on the circulation of magic mushrooms or other narcotics through online media also it hoped that the North Sumatra Regional Police would have a specific budget and program in preventing the circulation of magic mushrooms and other narcotic which was circulated through online media.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;188400102-
dc.subjectnarkotikaen_US
dc.subjectmagic mushroomen_US
dc.subjectupaya non-penalen_US
dc.subjectnarcoticsen_US
dc.subjectmagic mushroomen_US
dc.subjectnon-penal efforten_US
dc.titleKajian Hukum Terhadap Upaya Non-Penal Atas Peredaran Magic Mushroom Melalui Media Online (Studi Penelitian di Polda Sumatera Utara)en_US
dc.title.alternativeThe Legal Study on Non-Penal Effort on Magic Mushroom Circulation Through Online Media (Research Study at the North Sumatra Regional Police)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188400102 - Muhammad Fatur Adha - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography1.67 MBAdobe PDFView/Open
188400102 - Muhammad Fatur Adha - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV709.04 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.