Tinjauan Yuridis Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ( Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)

Abstract

Masalah tentang Narkotika (Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang masalahnya menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peran hukum dalam hal ini adalah untuk penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam penegakan hukum.Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Mengetahui penerapan Lembaga Rehabilitasi dalam tahap penunututan Kejaksaan terhadap penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi berdasarkan pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan jenis ini bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi atau tidak. Rumusan Masalah dalam tulisan ini Bagaimana pengaturan tentang lembaga rehabilitasi dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, Bagaimana proses penuntutan Rehabilitasi oleh jaksa dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, Bagaimana Penerapan lembaga Rehabilitasi pada Tahap Penuntutan oleh Jaksa dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Tebingtinggi. Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (doelmatigheid), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), cost and benefit analysis, dan pemulihan pelaku. The problem of Narcotics (Narcotics, Psychotropics and other Addictive Materials) is one of the special crimes whose problems spread nationally and internationally, because their misuse has a negative impact on people's lives, the nation and the state. The role of the law in this case is to combat crime through criminal law policies and is one of the efforts in law enforcement. The purpose of this research is to find out the juridical review of the application of rehabilitation institutions at the prosecution stage by the prosecutor in criminal cases of narcotics abuse. Knowing the implementation of the Rehabilitation Institute in the prosecution stage of the Prosecutor's Office of Narcotics abuse through rehabilitation based on the guidelines of the Attorney General No.18 of 2021. This study uses empirical juridical research, while the approach used is a correlational approach. This type of approach aims to see whether two or more variables have a relationship or correlation or not. Departing from a theory, the ideas of experts, or the understanding of the researcher based on his experience, then developed into problems proposed to obtain justification (verification). The form of research using field research is that the author uses it because it is to find out how the application of criminal law policies to the settlement of non-narcotics crimes through rehabilitation at the prosecution stage. Imprisonment for victims of narcotics abuse is a deprivation of freedom and contains a negative side so that the purpose of punishment cannot be realized optimally. While Rehabilitation is intended so that abusers who are categorized as addicts are free from their dependence. Completion of the handling of criminal cases of narcotics abuse through rehabilitation is carried out by prioritizing restorative justice and benefit (doelmatigheid), as well as considering the principles of fast, simple, and low-cost justice, the principle of criminal justice as a last resort (ultimum remedium), cost and benefit analysis, and recovery of perpetrators.