Analisis Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Abstract

Mahkamah Agung merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dan pokok yakni memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan melalui satuan-satuan kerja dibawahnya, kemudian Mahkamah Agung mendasari pemikirannya dalam upaya membangun budaya penyelesaian perkara yang lebih komprehensif dengan cara mewajibkan seluruh pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikemukakan pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mediasi di Indonesia, bagaimana mediator berperan dalam melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta apakah mediasi efektif di terapakan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan memperoleh data melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berasal dari sumber buku-buku hukum tentang mediasi, jurnal hukum, kamus hukum, dan internet serta peraturan perundang-undangan. Penulis juga memperoleh data yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan sifat deskriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mediasi di Indonesia ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di beragam sektor. Mediator yang berperan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga mengikuti aturan yang ditetapkan pada PERMA No 1 Tahun 2016.Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat dikatakan efektif atau tidak efektif dilihat dari perspektif yang berbeda. The Supreme Court is an institution holding judicial power which has the main and main task of examining and adjudicating cases submitted through the work units under it, then the Supreme Court bases its thinking in an effort to build a more comprehensive case settlement culture by requiring all disputing parties to go through the process. mediation first as stated in Article 17 paragraph (1) of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. The problems that will be discussed in this study are how to arrange mediation in Indonesia, how mediators play a role in resolving disputes at the Lubuk Pakam District Court, and whether effective mediation is applied at the Lubuk Pakam District Court. This study uses a normative juridical research method, by obtaining data through primary, secondary and tertiary legal materials originating from legal books on mediation, legal journals, legal dictionaries, and the internet as well as statutory regulations. The author also obtained data obtained from the Lubuk Pakam District Court with the descriptive nature of the analysis using qualitative analysis with an approach through literature and field studies. The results of this study indicate that mediation arrangements in Indonesia are found in various laws and regulations in various sectors. The mediator who plays a role in the Lubuk Pakam District Court also follows the rules set out in PERMA No. 1 of 2016. The effectiveness of Mediation at the Lubuk Pakam District Court can be said to be effective or ineffective from a different perspective.