Kajian Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Ditinjau Dari Undang-Undang No.21 Tahun 2007 ( Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn )

Abstract

Tindak Pidana perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas. Tindak pidana perdagangan orang seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara saja tetapi juga diluar wilayah suatu Negara. Perdagangan orang menimbulkan banyak korban terutama kaum perempuan (women trafficking). Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban perdagangan orang (human trafficking) dan mengetahui penegakan hukum serta penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perdagangan perempuan. Metode pendekatan yang dilakukan peneliti adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang artinya bahwa penelitian ini mempelajari peraturan perundang-undangan dengan cara mencari hasil putusan sesuai dengan tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Medan yang kemudian peneliti menggambarkan kejadian yang terjadi dalam keseharian untuk mengambil kesimpulan secara umum. Hasil penelitian ini menguraikan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya kaum perempuan. kemudian ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada korban perdagangan perempuan bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat berupa pemberian ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan kompensasi, dan pemberian perlindungan dalam hak-hak korban lainnya. Perlindungan secara tidak langsung yaitu dituangkannya aturan mengenai perdagangan orang untuk calon korban dengan ancaman pidana kurungan dan denda. Dalam menerapkan sanksi pidana untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam beberapa tahap yaitu penyelidikan dan menegakan hukum kepada pelaku trafficking dan penyidikan oleh kepolisian, pemeriksaan kelengkapan berkas perkara oleh penuntut umum, pemeriksaan dalam persidangan, dan menjalankan putusan (eksekusi) dari pengadilan. The crime of trafficking in persons (human trafficking) is a very complex crime that is difficult to eradicate. The crime of trafficking in persons often occurs not only within the territory of a country but also outside the territory of a country. Trafficking in persons causes many victims, especially women (women trafficking). The purpose of this study is to determine the legal protection for women who are victims of human trafficking and to know law enforcement and the imposition of criminal sanctions on women traffickers. The approach method used by the researcher is a descriptive normative juridical research, which means that this research studies the laws and regulations by looking for the results of the decisions in accordance with the criminal act of trafficking in persons in the Medan District Court. general. The results of this study describe how the form of legal protection for victims of the crime of trafficking in persons, especially women. later it was found that the forms of legal protection for victims of trafficking in women are direct and indirect. Directly it can be in the form of providing compensation in the form of restitution and compensation, and providing protection in the rights of other victims. Indirect protection is the imposition of rules regarding trafficking in persons for potential victims with the threat of imprisonment and fines. In applying criminal sanctions to enforce the law against the perpetrators of the criminal act of trafficking in persons applied by the Public Prosecutor, the Public Prosecutor is carried out in several stages, namely investigations and law enforcement against traffickers and investigations by the police, examination of the completeness of case files by the public prosecutor, examination in trial, and carrying out decisions. (execution) of the court