Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Pelanggaran Merek Di Kota Medan ( Studi Putusan Nomor 2590/PID.B/2018/PN-MDN )

Abstract

Kebijakan kriminal dalam rangka penanggulangan kejahatan merupakan subsistem dari sistem penegakan hukum (law enforcement policy) dan sistem penegakan hukum sendiri merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy). maka dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan harus dilihat dalam konteks keseluruhan kebijakan sosial, yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Perlindungan merek baik dalam perspektif Paris Convention dan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 telah mengatur sistem perlindungan terhadap merek, namun pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Sebagai contoh, kasus PT. Okta Pilar Abadi, pemilik merek “OCTOPUS”. Pada 30 Mei 2014 Perusahaan tersebut telah mendaftarkan merek OCTOPUS pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, merek tersebut digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek asli. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kebijakan kriminal terhadap pelanggaran merek yang terjadi di kota Medan dan bagaimana akibat hukum atas terjadinya pelanggaran merek. Metode penelitian yang adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi atau memberikan gambaran yang detail terhadap hasil penelitian dengan kata dan data yang lengkap. Deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini Kebijakan kriminal sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy) sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (social defence) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Criminal policy in the context of crime prevention is a subsystem of the law enforcement system and the law enforcement system itself is part of social policy. Therefore, in carrying out crime prevention efforts, it must be seen in the context of the overall social policy, the purpose of which is to provide community protection and achieve public welfare. Brand protection both in the perspective of the Paris Convention and Law no. 20 of 2016 has set up a protection system for well-known brands, but in practice there are still many violations against wellknown brands. For example, the case of PT. Okta Pilar Abadi, owner of the “OCTOPUSS” brand. On 30 May 2014 the company registered the OCTOPUSS trademark with the Ministry of Law and Human Rights. The formulation of the problem in this study is how the form of criminal policy against brand infringement that occurs in the city of Medan and how the legal consequences for the occurrence of brand infringement. The research method is descriptive analytical, namely doing a description or providing a detailed description of the research results with complete words and data. Descriptive, namely describing empirical facts in the field with normative analysis, so that these facts have meaning with the problems studied. The results of the research and discussion in this thesis. Criminal policy as a rational effort of the community in tackling crime is essentially an integral part of social policy (social policy) as an effort to provide protection to the community (social defense) and as an effort to achieve community welfare (social defense). welfare).