Penerapan Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan ( STUDI PUTUSAN NO: 21/ PDT/ 2013/ PT-MDN )

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Medan, dengan penulisan yang bersifat deskriptif dimana datanya di peroleh dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan analitis. Guna untuk menjawab rumusan masalah tentang penyebab muncul sengketa tanah, penyebab timbulnya putusan dissenting opinion dalam hal pelaksanaan permusyawaratan pengambilan keputusan oleh hakim, dan pengaruh putusan yang dissenting opinion terhadap penyelesaian sengketa tanah berdasarkan putusan nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN. Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data, maka diketahui bahwa penyebab terjadinya sengketa tanah karena adanya pengakuan oleh pihak tergugat bahwa sebidang tanah milik penggugat sudah di alihkan kepada pihak tergugat oleh Almarhum Kemis berdasarkan surat Penyerahan bertanggal 20 Nopember 1986, yang dibuat Tergugat V dengan almarhum Kemis secara dibawah tangan yang diketahui Tergugat VI tanpa sepengetahuan penggugat, timbulnya putusan dissenting opinion dalam hal pelaksanaan permusyawaratan pengambilan keputusan oleh hakim secara umum adalah disebabkan kebebasan hakim dalam memutuskan perkara yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Sedangkan secara khusus timbulnya putusan dissenting opinion disebabkan penggugat tidak mengetahui adanya penyerahan sebidang tanah, sementara tanah tersebut merupakan harta yang di dapat dalam perkawinan (gonogini) yang apabila ingin di alihkan harus persetujuan bersama, dan surat pengalihan tersebut tidak memiliki surat asli. Sementara pengaruh putusan yang dissenting opinion terhadap penyelesaian sengketa tanah berdasarkan putusan nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN sama sekali tidak memiliki dampak apapun karena putusan yang dibacakan adalah putusan hasil musyawarah majelis hakim mayoritas, dan penapat hakim yang minoritas tersebut hanyalah sebagai implementasi demokrasi oleh hakim yang dilandasi dengan argumentasi hukum. Dalam penelitian ini juga disarankan kepada pelaksana pengambil keputusan khususnya dalam pembuatan Undang Undang tentang pengaturan perihal timbulnya dissenting opinion khususnya dalam perkara sengketa tanah hendaknya mengatur secara sempurna tentang syarat syarat yang harus di penuhi oleh hakim pengadilan jika terdapat dissenting opinion, dan perlu diadakannya peradilan agraria di Indonesia. Kata kunci: Dissenting Opinion, Sengketa tanah warisan