Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Illegal (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal atau sering disebut dengan kejahatan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). Adanya perdagangan satwa yang dilindungi diperjual belikan secara illegal. Kejahatan terhadap satwa yang dilindungi mengacu kepada tindakan perburuan, kepemilikan atau perdagangan spesies illegal yang dilarang oleh hukum nasional maupun internasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimna aturan hukum terhadap tindak pidana TSL di Indoneisa, bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana TSL di Wilayah Sumatera dan bagimana kebijakan hukum yang di terapkan oleh pihak BPPHLHK Wilayah Sumatera terhadap kejahatan TSL. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, dan menggunakan data primer, skunder dan tersier sebagai sumber data. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara serta studi dokumentasi, sedangkan analisis data disajikan menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan Aturan hukum Kejahatan TSL mengacu kepada Undang-undang No.5 tahun 1990 KSDHAE, Faktor penyebab terjadinya TSL di Wilayah Sumatera yakni : Faktor Lingkungan, Faktor Aturan Hukum, Faktor Ekonomi, Faktor Penegak Hukum dan Faktor masyarakat. Kebijakan yang dilakukan oleh BPPHLHK Wilayah Sumatera melalui kebijakan Non Penal dengan melakukan pengamanan, intelijen/pengawasan dan operasi pemulihan untuk menurunkan dan menggagalkan adanya ancaman/gangguan terhadap satwa yang dilindungi serta kebijakan Penal dengan melakukan penyidikan terhadap adanya tindak pidana TSL sesuai pasal 39 Undang-undang No. 5 tahun 1990, tentang KSDHAE juncto pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Permen LHK Nomor. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang tata hubungan kerja pelaksaan penegakan hukum bi dang lingkungan hidup dan kehutanan di daerah. This study examines the policy of criminal law against the criminal act of trafficking in illegally protected animals (TSL), the existence of trade in illegally protected animals. Crime against protected animals refers to the hunting, possession or trade of illegal species that are prohibited by national or international law. The purpose of this study is to find out how the law rules against TSL crimes in Indonesia and how the factors that cause TSL crimes in the Sumatra Region and how the legal policies in the region by the Sumatran BPPHLHK against TSL crimes. The research method used is normative juridical through a conceptual approach, and the use of primary, secondary and tertiary data as data sources. Meanwhile, for data collection, interview and study documentation were carried out, while data analysis was presented using descriptive analysis. The results of the study show that the rule of law violations of TSL refers to Law No. 5 of 1990 KSDHAE, the factors causing the occurrence of TSL in the Sumatra region are: the rule of law factors, economic factors, law enforcement factors and community factors. The policy carried out by the Sumatra Regional BPPHLHK through the Non-Penal policy by carrying out security, intelligence/supervision and recovery operations to reduce and thwart any threat/disruption to protected animals as well as a policy of investigating TSL crimes in accordance with Article 39 of Law No. 5 of 1990 concerning KSDHAE in conjunction with Article 7 of the Criminal Procedure Code and the Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.83/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 concerning the working relationship system for implementing environmental and forestry law enforcement in the regions.