Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Atas Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Tanah Jawa)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat bertindak main hakim sendiri (eigenrichting) kepada pelaku tindak pidana pencurian di saat masyarakat mendapati sedang menjalankan aksinya. Masyarakat dilarang melakukan tindak pidana main hakim sendiri dikarenakan KUHP Pasal 362 yang mengatur dalam memberikan hukuman terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor itu ialah pihak Kepolisian dan ancaman hukuman penjara selama 5 (lima) tahun. Namun, untuk tindak main hakim sendiri belum ditemukan pasal yang terkait dan mengatur hukuman bagi pelaku tindak main hakim sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian sepeda motor dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian sepeda motor di Kepolisian Sektor Tanah Jawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diambil dari data berupa library research (penelitian kepustakaan) dengan membaca buku dan bahan yang terkait, dan field research (penelitian lapangan) dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini, pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian sepeda motor di Kepolisian Sektor Tanah Jawa adalah tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tetap diproses secara hukum dan dikenakan KUHP Pasal 170. Kendala-kendala yang dihadapi dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian sepeda motor di Kepolisian Sektor Tanah Jawa adalah jumlah personel Satuan Kepolisian Sektor Tanah Jawa yang terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pelaku perbuatan main hakim sendiri, kesulitan dalam menentukan jumlah keseluruhan pelaku yang terlibat, adanya dampak dari penentuan penetapan tersangka seperti gelombang protes yang besar oleh masyakarat, kesulitan dalam pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap pelaku dan pengaplikasiannya di lapangan, kesulitan dalam ketersediaan masyarakat dalam kesaksian atau kata lain tidak ada yang mau menjadi saksi, dan dan tidak terbuktinya kesalahan dikarenakan kurangnya alat bukti yang kuat. This research is motivated by the community acting vigilante (eigenrichting) against the perpetrators of the theft when the community finds out that they are carrying out their actions. The community is prohibited taking vigilante crimes because of the Criminal Code Article 362 which regulates giving punishment to the perpetrators of the motorbike theft, namely the Police, and the threat of imprisonment for 5 (five) years. However, for the vigilantism act, there has not been found a related article that stipulates the punishment for the vigilantism act perpetrators. This study aimed to know criminal liability for vigilante action to motorbike thief and to know the obstacles faced in minimizing vigilante actions to motorbike thief in Tanah Jawa Police Sector. This study used normative juridical research methods taken from data in the form of library research by reading books and related materials and field research by interviewing. Based on the results, criminal liability toward vigilante action for motorbike thief in Tanah Jawa Police Sector was an act of vigilantism carried out by the community but it was still legally processed and subjected to the Criminal Code Article 170. The obstacles faced in minimizing vigilante actions toward motorbike thief in Tanah Jawa Sector Police were such as the limited number of personnel of Tanah Jawa Sector Police Unit and not proportional to a large number of vigilante actions perpetrators, the difficulty in determining the total number of perpetrators involved, there is impact of the suspects determining such as large protests by the community, difficulties in giving fair and effective sanctions toward perpetrators and their application in the field, difficulties in the availability of the community in testimony, in other words, no one wanted to be a witness, and no error proven because of the lack of strong evidence.