Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Fidusia Di Koperasi Unit Desa Harta (Studi Koperasi Unit Desa Harta Langkat)

Abstract

Kebijakan kegiatan usaha simpan pinjam tertulis dalam Peraturan Koperasi tentang usaha simpan pinjam, yang berisi tentang permodalan, besar pinjaman, bunga pinjaman, simpanan wajib pinjam, aturan tentang angsuran pinjaman, jaminan dan sanksi yang diberlakukan jika terjadi tunggakan oleh anggota. Aturan tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam ini memungkinkan terjadinya kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam pada Koperasi KUD Harta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberian pinjaman dan bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Unit Desa Harta di Langkat serta bagaimana proses penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Unit Desa Harta di Langkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan memiliki sifat deskriptif analisis, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan juga studi lapangan dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan pihak Koperasi Unit Desa Harta di Langkat, kemudian menganalisis data secara kualitatif. Bentuk pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Unit Desa Harta di Langkat sama halnya dengan perjanjian pada umumnya yaitu dengan adanya jaminan dalam melakukan peminjaman pada Koperasi Unit Desa Harta di Langkat. Proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia pada Koperasi Unit Desa Harta di Langkat dilakukan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, atau jika dapat diselesaikan secara musyarah maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Stabat. The savings and loan business activity policy is written in the Cooperative Regulation regarding the savings and loan business, which contains the capital, loan size, loan interest, mandatory savings and loans, rules regarding loan installments, guarantees and sanctions applied in case of arrears by members. This rule regarding the implementation of savings and loan business activities allows for conformity or incompatibility of the implementation of savings and loan business activities in KUD Harta Cooperatives. The problems in this study are how the procedure for granting loans and how the form of the implementation of the loan agreement with fiduciary guarantees in the Cooperative Unit Desa Harta in Langkat and how the dispute resolution process occurs if there is a default on the loan agreement with fiduciary guarantees at the Unit Village Cooperative in Langkat Harta. The type of research used is empirical research, with descriptive analysis, and data collection techniques used are library research and also field studies by collecting data and conducting interviews with the Cooperative Unit Desa Harta in Langkat, then analyzing the data qualitatively. The form of the implementation of the loan agreement with fiduciary guarantees at the Harta Village Unit Cooperative in Langkat is the same as the agreement in general, namely the existence of a guarantee in making loans to the Harta Village Unit Cooperative in Langkat. The settlement process if there is a default in the loan agreement with fiduciary guarantees at the Harta Village Unit Cooperative in Langkat is carried out by deliberation and kinship, or if it can be resolved by deliberation it will be resolved through the Stabat District Court.