Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Polres Samosir)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum, seperti yang sudah dituangkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah Negara Hukum, maka orang yang telah berbuat tindak kejahatan harus mendapat hukuman. Salah satu kejahatan yang paling menarik perhatian publik yaitu tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terhadap anak yang menjadi korban. Anak yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan anak haruslah kita jaga dan lindungi, karena anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, dan mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, dan sosial. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan serius yang harus dihadapi pemerintah saat ini, dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disisi lain. Maraknya terjadi kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Samosir sangat menarik untuk di analisa, adapun rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan bagaimana upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Samosir. Untuk membantu menjawab permasalahan penelitian, metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dan lapangan (Field Research). Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polres Samosir, bahwa penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian upaya yang dilakukan Polres Samosir untuk menanggulangi kejahatan ini adalah upaya Pre-emtif, Represif dan preventif. Pre-emtif adalah upaya pencegahan yang disebut dengan pencegahan awal; Preventif merupakan upaya pencegahan tindak lanjut dari upaya pre-emtif; Represif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan pada saat setelah terjadi tindak pidana/kejahatan. The Unitary State of the Republic of Indonesia is one of the countries based on a legal basis, as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution states that Indonesia is the State of Law, so people who have committed crimes must be punished. One of the crimes that attract public attention is sexual violence, especially against children who are victims. Children are gifts given by God Almighty and we must take care of and protect them because they are the young generation who will continue the noble ideals of the nation, and have the right to grow and develop properly, physically, spiritually, and socially. The crime of sexual violence is one of the crucial problems that the government must face today because it is related to the government's efforts to implement Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. On the other hand, the rise of sexual violence cases against children in Samosir Regency was fascinating to study. The formulations of the problems were how to enforce the law against perpetrators of sexual violence against children and how to tackle the crime of sexual violence against children at the Samosir Police Precinct. The study method used was normative juridical research. The study used primary and secondary legal materials, descriptive-analytical research, and data collection techniques by conducting library and field research. Based on the writer's results at the Samosir Police Precinct showed that law enforcement for the criminal acts perpetrators of sexual violence against children was regulated in Article 81 paragraphs (1) and (2) and Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Then the efforts made by the Samosir Police Precinct to tackle this crime were Pre-emptive, Repressive, and preventive efforts. Pre-emptive was a prevention effort called early prevention; Preventive was an effort to prevent follow-up from pre-emptive efforts; Repressive was a prevention effort carried out after a crime occurred.