Analisis Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dinas Melalui Pengadaan Barang Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan Dengan Cv. Sibosur (Studi Kasus Pada Cv. Sibosur)

Abstract

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sewa menyewa kendaraan dinas merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktek nyata. Pengadaan Barang atau Jasa merupakan kegiatan dalam rencana kerja untuk memenuhi kebutuhan penyewa barang atau jasa. Kerjasama yang dilaksanakan antara penyewa dan pemberi sewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan dinas pengadaan barang atau jasa pemerintah. Bagaimana pertanggungjawaban pengguna barang kendaraan dinas yang mengalami kendala dalam pembayaran tagihan dan Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dinas melalui pengadaan barang atau jasa pemerintah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (library research), dan kedua penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah perjanjian kerja pengadaan barang atau jasa antara Balai Harta Peninggalan Kota Medan dengan CV. Sibosur melalui metode pengadaan langsung dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi, yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan yang mengedepankan rasa kekeluargaan antara pihak penyewa dan pemberi sewa. Default in the implementation of the official vehicle rental agreement is a phenomenon that often occurs in real practice. Procurement of goods or services is an activity in the work plan to meet the needs of tenants of goods or services. The cooperation carried out between the tenant and the leaseholder is expressed in the lease agreement carried out in accordance with the Employment Warrant. The problem in this research is how is the mechanism for implementing the rental agreement for the official vehicle for the procurement of government goods or services. How is the responsibility of users of official vehicle goods who have problems in paying bills and How to resolve a default dispute in an official vehicle rental agreement through the procurement of government goods or services. The method used in this research is normative juridical research. The approach taken in this study uses descriptive analysis that leads to normative legal research. Data collection techniques were carried out in two ways, firstly library research, and secondly field research. This research uses descriptive data analysis. Based on the research results obtained is a work agreement on procuring goods or services between the Medan City Heritage Treasure Hall and CV. Sibosur through direct procurement method and is carried out in accordance with the provisions of Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Procurement of Government Goods/Services. The dispute resolution is carried out non-litigation, which is the settlement of out of court cases that prioritize the family between the tenant and the leaseholder.