Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

Abstract

Putusnya perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap orangorang yang berkaitan dalam rumah tangga, termasuk masalah harta kekayaan yang nantinya akan dibagi berdasarkan hukum menurut agama yang diyakini oleh masing-masing pihak. Permasalahan sebuah mobil Toyota Sienta BK 1246 JT yang masih kredit menjadi peristiwa hukum yang menarik untuk diketahui dan dianalisa karena kepemilikan mobil Toyota Sienta menimbulkan kontroversi hukum, apakah mobil Toyota Sienta BK 1246 JT menjadi bagian harta bersama atau menjadi bagian dari hutang bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian dan mengetahui kendala Hakim dalam pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan hukum pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Pasal 93 dan 97 KHI, Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn menyatakan bahwa harta bersama berupa Tanah dan Bangunan merupakan bagian dari harta bersama menolak gugatan terhadap obyek mobil Toyota bukan merupakan bagian daripada harta bersama. Kendala hakim dalam pembagian harta bersama dimungkinkan karena salah satu pihak merasa tidak senang atau tidak rela atau mungkin dengan sengaja memperlama proses pembagian harta bersama tersebut sehingga pengadilan kemudian melakukan langkah selanjutnya berupa eksekusi. Peneliti menyarankan agar hendaknya pembagian harta bersama dilakukan melalui jalan musyawarah yang mufakat antara Janda dan Duda. Disarankan Hakim juga dapat memberikan informasi yang jelas dan terang, agar para pihak yang berperkara dapat mengerti tentang isi putusan dan pelaksanaan terhadap putusan. Dissolution of marriage can cause legal consequences for people related in the household, including property problems, which will later be divided based on the law according to the religion believed by each party. The problem of a Toyota Sienta BK 1246 car that is still on credit is an interesting legal event for it is known and analyzed because the ownership of the Toyota Sienta car has caused legal controversy, whether the Toyota Sienta BK 1246 JT is part of the joint property of part of the joint debt. This study aims to find out how the legal arrangements for the distribution of joint assets according to the Compilation of Islamic Law,determine the judge’s considertions in deciding cases of joint property distribution due to divorce, there is decision No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn. the research method used is normative legal research. The research is descriptive. The data collection technique was carried out by means of library research. This study uses qualitative data analysis. The results of this study indicate that the legal arrangement for the distribution of joint assets according to the Compilation of Islamic law is based on articles 93 and 97 of the KHI, Judges’ Considerations in Deciding Cases of Distribution of Joint Assets Due to Divorce in Decision No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn stated that the joint property is in the form of land and building is part of the joint property, rejecting the lawsuit against the Toyota car object and is not part of the joint property. The judge’s obstacle in the distribution of joint assets is possible because one of the parties feels displeased or unwilling or may deliberately prolong the process of dividing the joint property so that the court then takes the nest step in the form of execution. The researcher suggests that the distribution of joint property should be done throug a consensus deliberation between windows and widowers. It is recommended that the judge can also provide clear and clear information, so that the litigants can understand the contents of the decision and the implementation of the decision.