Penanggulangan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Balapan Liar oleh Kepolisian di Kota Tebing Tinggi (Studi di Polres Tebing Tinggi)

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan balapan liar oleh kepolisian sangat diperlukan untuk mengurangi kegiatan balapan liar yang dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja. Balapan liar dapat merugikan banyak pihak, bukan hanya si pelaku yang melakukan aksi balapan liar tetapi masyarakat yang menjadi korban dari aksi balapan liar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia? Dan bagaimana peran pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (library research), dan kedua penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia sudah diatur dalam Pasal 211 KUHAP dan Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia yakni akan membuat para pelaku menjadi jera dan efektif sesuai dengan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b UULLAJ. The enforcement of criminal law against illegal racing by the police is very necessary to reduce illegal racing activities carried out by adults and teenagers. Wild racing can harm many parties, not only the perpetrators who carry out illegal racing actions but the community who are victims of illegal racing actions. The problem in this research is how is the regulation of criminal law against illegal racing based on positive law in Indonesia? And what is the role of criminal law regulation against illegal racing based on positive law in Indonesia? The method used in this research is normative juridical research. The approach taken in this study uses descriptive analysis that leads to normative legal research. Sources of data used in this study is secondary data sources. Data collection techniques were carried out in two ways, firstly library research, and secondly field research. This study uses descriptive data analysis. Based on the results of the research obtained, the regulation of criminal law against illegal racing based on positive law in Indonesia has been regulated in Article 211 of the Criminal Procedure Code and Article 283, Article 284, Article 287 Paragraph (5), Article 297, Article 311 Paragraph (1) Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The role of regulating criminal law against illegal racing based on positive law in Indonesia is to make the perpetrators a deterrent and effective in accordance with Article 297 in conjunction with Article 115 letter b of the UULLAJ.