Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Money Politik Terhadap Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( Studi Di Mandailing Natal )

Abstract

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam proses penanganan tindak pidana pada pilkada 2021,Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 12 Tentang proses penanganan tindak pidana pilkada dan mengetahui kedudukan Sentral Gakkumdu (Sentral Penegakan Hukum Terpadu) dalam proses penanganan tindak pidana Pilkada tahun 2021 di Kabupaten Mandailing, Dengan sumber data Primer dan Sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dan menganalisis data yang diperoleh secara yuridis normatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai penangan tindak pidana Pilkada 2021 di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, Adapun hasil penelitian ini benar telah terjadi adanya tindak pidana pilkada berupa pencoblosan surat suara oleh Kelompok penyelengara pemungutan suara Di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan nomor Register 09/REG/LP/KAB/02.17/II/2021 (Bawaslu), Proses kajian ini telah dilakukan tahap II meskipun dihentikan karena tidak cukup bukti sebagaimana ketentuan pasal 178 B jo pasal 89 Ayat (2)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan-Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang,dan seterusnya proses penanganannya,maka Penulis berkesimpulan,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 harus terwujud dengan ketentuan Undang-Undang yang dimana unsur-unsur didalamnya telah ada pembuktiannya untuk memenuhi unsur tindak pidana pilkada.Kemudian proses penangannya oleh oleh Sentral Gakkumdu (Sentral penegakan hukum Terpadu) yang merupakan forum kesepahaman antara tiga lembaga terkait yakni Bawaslu,kepolisian,dan Kejaksaan yang menerima serta menangani temuan dan laporan yang telah bawaslu terima sebelumnya dari masyarakat,Sehingga dari kesepakatan ketiga lembaga tersebut menindak lanjuti temuan atau pelaporan pidana pilkada maupun pemilu. This study aims to determine the application of law in the process of handling criminal acts in the 2021 regional election,to find out the implementation of law Number 8 of 12 concerning the process of handling regional election crimes and to find out the position of the Gakkumdu central (Integrated Law Enforcement Center) in the process of handling criminal acts in the regional elections.2021 in mandailing natal,with primary and secondary file sources through interview and library techniques and analyzing the file obtained in a normative juridical manner then presented descriptively by describing,explaining,and describing the handling of criminal acts of the regional Head Election in Mandailing Natal Regency. Based on an analysis of the data and The facts that have been obtained by the author, As for the results of this research, it is true that there has been a criminal act of regional election in the form of voting ballots by voting grup in Kampung Baru Village, North Panyabungan District, Mandailing Natal Regency with Register number 09/REG/LP/KAB/02.17/II /2021 (Bawaslu), This study process has been carried out in phase II although it was stopped due to insufficient evidence as stipulated in Article 178B in conjunction with Article 89 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2020 concerning the stipulation of Government Regulations number 2 of 2020 concerning the third amendment Based on Law Number 1 of 2015 concerning the stipulation of government regulations in lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the election of Governors, Regents and Mayors to become Laws, and so on the handling process, the author concludes, Law Number 8 of 2012 must be realized with the provisions of the Act in which the elements in it have proven evidence to fulfill the elements of the election crime. Then the handling process is carried out by the Gakkumdu Central (Integrated Law Enforcement Center) which is a forum of understanding between the three related institutions namely Bawaslu, the police, and the Prosecutor's Office. receive and handle the findings and reports that have been received previously from the community, so that from the agreement of the three institutions, they will follow up on findings or reporting on election and election crimes.