Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di bawah Umur (Studi Kasus Polres Toba)

Abstract

Anak adalah seseorang anak yang kecil, atau orang belum dewasa yang belum mampu membutuhi dan menjaga kehidupannya sehari-hari tanpa naungan orang tua atau bantuan orang lain untuk memperoleh hak dan kewajibannya, karena anak sendiri murupakan generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu segala proses kehidupan anak supaya baik, warga Negara dan pemerintah wajib menjaga dan mempertahankan pertumbuhan anak. Namun saat ini banyak yang terjadi kasus kekerasan seksual dikalangan masyarakat yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, anak sebagai pelaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur, orang tua dengan anaknya dan oknum-oknum lainnya. Seperti halnya dengan kasus yang diangkat oleh penulis kekerasan seksual pada anak dibawah umur (studi kasus polres toba) dimana seorang oknum guru melakukan kekerasan seksual pada muridnya di ruangan kelas, dimana perbuatan yang dilakukan oknum guru tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Perbuatan oknum guru tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Oleh karena itu tertarik mengangkat kasus yang berjudul Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penegakan hukumterhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur? dan Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Toba? Metode penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif empiris, dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau studi dokumen (data sekunder). Berdasarkan hasil penelitian penulis adapun penegakan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur adalah dalam pasal 76 E Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dan pasal 82 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). A child is a small child, or an immature person who has not been able to need and maintain his daily life without the auspices of his parents or the help of others to obtain his rights and obligations, because children themselves are the nation's next generation. Therefore, all processes of children's lives so that they are good, citizens and the government are obliged to maintain and maintain children's growth. However, currently there are many cases of sexual violence among the community that are carried out by adults against minors, children as perpetrators of sexual violence against minors, parents with their children and other elements. As is the case with the case raised by the author of sexual violence against minors (case study of the Toba Police) where an unscrupulous teacher sexually assaulted his students in the classroom, where the actions of the unscrupulous teacher violated applicable laws. The teacher's actions are a violation of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Therefore, they are interested in raising a case entitled Law enforcement against perpetrators of sexual violence against minors. The formulation of the problem in this study is how is the process of law enforcement against criminal acts of sexual violence against minors? And how are the police efforts in overcoming the crime of sexual violence against children at the Toba Police? Legal research method is empirical normative legal research, where normative legal research is legal research conducted by examining library materials or document studies (secondary data). Based on the results of the author's research, the legal arrangements regarding criminal acts of sexual violence against minors are in Article 76 E of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 and Article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. with a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah