Kajian Hukum atas Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)

Abstract

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu instrumen pendekatan untuk menegakkan keadilan yang difokuskan pada perbaikan atau pemulihan penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan cara dilakukan penghentian penuntutan dengan syarat yang telah diatur oleh hukum. Implementasi prinsi-prinsip restoratif justice pada penyelesaian perkara di luar pengadilan khususnya perkara tindak pidana penadah sebaiknya di lakukan oleh Jaksa melalui penghentian penuntutan demi kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas. Sebab, Jaksa merupakan hakim semi (quasi judical service). Hal itu disebabkan Jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan atau bahkan penyampingan perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan, bagaimana penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan, dan bagaimana kendala dalam Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Belawan Terhadap Tindak Pidana Penadahan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitia yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan deskripftif analisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama penelitian kepustakaan (library research), dan kedua yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang akan direpresntasikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pokoknya pengaturan hukum mengenai restorative justice terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana penadah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Hasil pembahasan juga menyatakan bahwa penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Belawan akan dilakukan merujuk dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 mengenai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan hasil pembahasan juga menyatakan bahwa kendala-kendala Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Belawan Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadah) yaitu pihak korban tidak mau berdamai dengan tersangka tanpa adanya ganti rugi. Restorative justice is an approaching instrument to upholding justice that is focused on repairing or recovering the suffering caused by crime by stopping the prosecution on conditions that have been regulated by law. Implementing the principles of restorative justice in settlement of cases outside the court, especially cases of the criminal acts of fence, should be carried out by the prosecutor through the termination of prosecution in the public interest based on the principle of opportunity. It is seeing that the Prosecutor is a semi-judgment (quasi-judicial service). This is because the Prosecutor may withdraw the indictment or stop the case process, even the discretion of the decision of an action to terminate the prosecution or even sideline the case.This study aimed to find out how the Legal Arrangements Regarding Restorative Justice towards the Criminal Acts of Fence, how the application of Restorative Justice to the Criminal Acts of Fence, and how the obstacles in the Application of Restorative Justice by the District Attorney of Belawan to the Criminal Acts of Fence. The method used in this research was normative juridical research. The approach taken in this study used descriptive analysis. Data collection techniques in this study were carried out in two ways, namely firstly library research and secondly, field research. This study used qualitative data analysis which would be represented descriptively.The results of the study indicated that in essence the legal arrangements regarding restorative justice for minor crimes or criminal acts of Fence were regulated in the Prosecutor Regulation Number 15 of 2020. The results of the discussion also stated that the application of Restorative Justice at District Attorney of Belawan would be carried out following the provisions contained in Article 4 paragraph 2 and Article 5 paragraph 1 regarding Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Thus, based on the results of the discussion, it was also stated that the obstacles to the application of Restorative Justice by the District Attorney of Belawan towards Minor Crimes (Criminal Acts of Fence) were that the victims did not want to reconcile with the suspect without any compensation.