Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)

Abstract

Dari maraknya pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu yang sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat pedagang yang sangat sulit membedakan mata uang asli dan mata uang palsu. Maka penulis berinisiatif mengangkat judul skrispsi yang berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu. Kemudian jika di tinjau pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu terdapat perbedaan dasar hukumnya. Untuk pemalsuan uang diatur di Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Sedangkan perbuatan mengedarkan terdapat pada tindak pidana pasal 245 KUHP bentuk pertama dan kedua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prespektif hukum yang mengatur tentang pemalsuan uang serta pengedarannya, serta kebijabakan hukum dalam upaya pencegahannya. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder berkala. Sumber data yang digunakan merupakan data primer sekunder dan tersier yang diperoleh dari alat pengumpulan data berupa wawancara dengan teknik analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian ini bahwa benar telah terjadi adanya pelaku transaksi uang palsu di wilayah hukum polsek patumbak sesuai dengan nomor polisi: LP/17/XI/2020/Polsek Patumbak/Reskrim, model A, 25 November 2020. Motif pelaku untuk membeli handphone. Pelaku dijerat dengan pasal 26 (3) Jo pasal 36 (3) Undang-undang Republik indonesia no.7 tahun 2011 tentang mata uang. Proses hukuman pelaku saat ini telah dilakukan tahan II atau pelimpahan ke kejaksaan dan berkas sudah P.21. dengan mengamati penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang dan mengederkannya adalah untuk membeli Handphone dengan faktor-faktor pendukung. Perspektif hukum terhadap pemalsuan uang dan pengedarannya telah diatur di dalam undang-undang No.7 Tahun 2001 Tentang Mata Uang, dan di KUHP diatur dalam pasal 245 KUHPidana. Tindak pidana pemalsuan uang serta pengedarannya merupakan kejahatan yang cukup serius karena selain bertujuan memperkaya diri secara ekonomi, pemalsuan uang serta pengedarannya dapat menghancurkan perekkonomian Negara secara politis. From the rise of counterfeiting and circulation of counterfeit money which is very disturbing to the public, especially the merchant community, it is very difficult to distinguish real currency and counterfeit currency. So the author took the initiative to raise the title of the thesis entitled a juridical review of the crime of counterfeiting money and circulating counterfeit money. Then, if we look at counterfeiting and circulating counterfeit money, there are differences in the legal basis. Counterfeiting of money is regulated in Law No. 7 of 2011 concerning Currency. While the act of circulating is contained in the first and second forms of criminal offenses in Article 245 of the Criminal Code. This study aims to determine the legal perspective that regulates counterfeiting of money and its circulation, as well as legal policies in its prevention efforts. This research is a normative juridical research, which is carried out by examining library materials or periodic secondary materials. Sources of data used are primary secondary and tertiary data obtained from data collection tools in the form of interviews with qualitative data analysis techniques. As for the results of this study, it is true that there have been perpetrators of counterfeit money transactions in the jurisdiction of the Patumbak Police in accordance with the police number: LP/17/XI/2020/Patumbak Police/Reskrim, model A, November 25, 2020. The motive of the perpetrator is to buy a cellphone. The perpetrator was charged with Article 26 (3) Jo Article 36 (3) of the Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2011 concerning Currency. The process of punishing the perpetrators has now been carried out in detention II or has been transferred to the prosecutor's office and the file has been P.21. by observing this research, it can be concluded that the motive of the perpetrators of committing the crime of counterfeiting money and distributing it is to buy cellphones with supporting factors. The legal perspective on counterfeiting money and its circulation has been regulated in Law No. 7 of 2001 concerning Currency, and in the Criminal Code it is regulated in article 245 of the Criminal Code. The crime of counterfeiting money and its circulation is a fairly serious crime because in addition to aiming to enrich oneself economically, counterfeiting money and its circulation can destroy the country's economy politically.