Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai)

Abstract

Pemutusan hubungan kerja merupakan salah satu perselisihan hubungan industrial yang selalu menjadi momok yang membuat dilema bagi pekerja. Besarnya jumlah perusahaan di Kabupaten Serdang Bedagai membuat besar pula jumlah kasus PHK pada Kabupaten tersebut. Jumlah kasus PHK yang tinggi membuat banyak kasus harus mendaftar ke Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai untuk diselesaikan penyelesaiannya. Namun, dari hasil penyelesain pada dinas tersebut masih saja sulit mendapatkan kesepakatan atau win-win solution diantara kedua belah pihak hingga penyelesaian tersebut harus lanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai dan bagaimana efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan memperoleh data melalui bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari hasil wawancara dan buku, jurnal, kamus hukum serta dokumen-dokumen lainnya dengan sifat deskriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan UU No. 2 Tahun 2004 dan PERDA Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2018 dengan bentuk penyelesaian secara mediasi. Efektifitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai belum efektif dengan memerlukan pembaharuan dan perbaikan terhadap PERDA Kabupaten Serdang Bedagai, jumlah dan kualifikasi mediator, sarana dan fasilitas berupa pelatihan mediator, jumlah ruangan dan fasilitas pendukung lainnya, sikap tidak kooperatif atau tidak patuh masyarakat serta budaya tidak taat hukum terhadap peraturan penyelesaian PHK. Termination of employment is one of the industrial relations disputes that is always a scourge and create a dilemma for workers. The great number of companies in Serdang Bedagai Regency is as great as with the number of layoff cases in this Regency. The high number of layoffs make many cases have to register with the Department Of Manpower, Cooperatives and Micro Enterprises of Serdang Bedagai Regency for completion. However, from the results of the settlement at the service, it is still difficult to get an agreement or win-win solution between the two parties until the settlement must proceed to the Industrial Relation Court. This problem in this study are how to regulate the legal arrangements for resolving disputes over termination of employment at the Department of Manpower, Cooperatives and Micro Enterprises of Serdang Bedagai Regency and how effective is the settlement of industrial relations disputes for workers who have been terminated at the Department of of Manpower, Cooperatives and Micro Enterprises of Serdang Bedagai Regency. This research is an empirical normative research by obtaining data through primary and secondary legal materials derived from interviews and books, journals, legal dictionaries and other documents with descriptive analysis using qualitative analysis with a literature and field study approach. The results of this study indicate that the legal arrangement for the settlement of disputes over termination of employment at the Department of Manpower, Cooperatives and Micro Enterprises in Serdang Bedagai Regency uses no. 2 of 2004 and PERDA Serdang Bedagai Regency no. 6 of 2018 in the form of a mediation settlement. The effectivesness of the settlement of industrial relations disputes for workers who have been terminated at the Office of Manpower, Cooperatives and Micro Enterprises of Serdang Bedagai Regency has not been efective yet by requiring renewal and improvement of the PERDA of Serdang Bedagai Regency, the number and qualifications of mediators, the facilities in the from of mediator training, number of rooms and other supporting facilities, uncooperative attitude or disobedience to the community as well as a culture of disobeying the law to regulations for resolving layoffs.