Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Pinjaman Online

Abstract

Financial Technology atau yang lebih dikenal masyarakat awam dengan sebutan “pinjaman online” yang merupakan suatu fasilitas pinjaman dana oleh lembaga keuangan baik yang legal maupun ilegal yang dilakukan secara online. Namun dalam proses pelaksanaanya, bisnis Fintech memiliki risiko yang dapat merugikan kepada masing-masing pihak dalam pelaksanaan bisnis Fintech tersebut. Risiko yang timbul dapat berupa penyadapan, pembobolan, dan cybercrime. Kasus mengenai penyalahgunaan data pribadi cukup banyak, maka penting untuk dikaji mengenai keefektifan peraturan dan undang-undang tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi kreditur dalam layanan pinjaman online. Dari uraian di atas penulis menemukan masalah terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positifis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, jenis data yaitu data hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pegumpulan data yakni studi dokumen yaitu dengan meakukan penelitian kepustakaan, wawancara. Darihasil penelitian yang telah dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwa Bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online diantaranya, pencurian data nasabah, pengancaman, pencemaran nama baik, penghinaan. Di Indonesia saat ini belum ada pengaturan khusus terkait data privasi, terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi saati ini berlaku asas berlakunya hukum pidana kodifikasi, ialah hukum pidana kodifikasi berlaku untuk semua hukum pidana baik yang ada di dalam maupun di luar kodifikasi, Kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online tersebar dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Financial Technology or better known to the common people as "online loans" which is a facility for borrowing funds by financial institutions, both legal and illegal, which is carried out online. However, in the implementation process, the Fintech business has risks that can be detrimental to each party in the implementation of the Fintech business. The risks that arise can be in the form of wiretapping, burglary, and cybercrime. There are many cases of misuse of personal data, several cases of misuse of personal data are rife. it is important to study the effectiveness of regulations and laws regarding legal protection of creditors' personal data in online loan services and the sanctions that have been regulated in the current law. From the description above, the authors found problems related to criminal forms of misuse of personal data on online loans, criminal law policies against misuse of personal data on online loans. The purpose of the study was to find out the forms of criminal acts of misuse of personal data on online loans, to find out the criminal law policies against misuse of personal data on online loans. The research method used is normative juridical research, namely an approach that uses a positivist juridical conception, namely that the law is identical to written norms made by the authorities, the types of data are primary, secondary, and tertiary legal data. The data collection technique is document study, namely by conducting library research, interviews. From the results of research that has been carried out, the authors conclude that the forms of criminal acts of misuse of personal data on online loans include, theft of customer data, threats, defamation, humiliation. In Indonesia at this time there is no special regulation related to privacy data, for criminal acts of misuse of personal data currently the principle of codification criminal law applies, namely the codification criminal law applies to all criminal laws both inside and outside of codification. The misuse of personal data on online loans is spread in several laws in Indonesia such as Law Number 36 of 2009 concerning Health which regulates the confidentiality of patients' personal conditions, Law Number 10 of 1998 concerning Banking regulates personal data regarding depositors and their savings, Law Number 10 of 1998 concerning Banking. - Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Government Regulation Number 37 of 2007 concerning Implementation of Law No 23 of 2006 concerning Population Administration.