Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkapa (PTSL) di Wilayah Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan

Abstract

Pengertian Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) sudah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan diseluruh wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya”. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana dasar hukum terhadap program PTSL di Indonesia khususnya pada masyarakat Kota Padang Sidempuan, bagaimana implementasi PTSL bagi masyarakat di wilayah kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan, dan bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan program PTSL bagi masyarakat di wilayah kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan Dasar hukum PTSL yang dipakai di Indonesia PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sedangkan aturan khusus yang dipakai oleh BPN Kota Padang Sidempuan ialah PERWAL Padang Sidempuan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Biaya Persiapan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta Petunjuk Teknis PTSL Nomor 1/Juknis-100- HK.02.01/I/2022. Implementasi program PTSL pada masyarakat dengan melibatkan kepala desa/kelurahan mulai pengukuran hingga pengumpulan data yuridis hingga langsung turun ke masyarakat (door to door) untu memaksimalkan program PTSL ini serta koordinasi dengan berbagai lembaga-lembaga terkait. Hambatan-hambatan program PTSL Kurangnya pemahaman dan antusias dari masyarakat setempat, pemilik tanah tidak berada dilokasi (diluar kota Padang Sidempuan), batas-batas tanah tidak jelas atau pemilik tanah tidak memasang patok batas, objek tanah masih terkait waris yang belum berbagi, sengketa objek tanah yang berbatasan, serta kesanggupan masyarakat dalam memenuhi peraturan walikota terkait biaya penanganan PTSL. The definition of Complete Systematic Land Registration (PTSL) has been regulated in Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL) which is regulated in Article 1 paragraph (2) “Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a land registration activity for for the first time, which is carried out in the entire village/kelurahan area or in other names equivalent to that, which includes the collection of physical data and juridical data regarding one or several objects of Land Registration for the purposes of its registratin”. The problems in this study are how the legal basis for the PTSL program in Indonesia, especially for the people of Padang Sidempuan City, how the implementation of PTSL for the community in the Padang Sidempuan City Land office area, and what are the obstacles to implementing the PTSL program for the community in the Padang Sidempuan City Land office area. . The method used in this research is normative juridical using a descriptive analysis approach that leads to normative legal research. The results of the study conclude that the legal basis for PTSL used in Indonesia is PERMEN ATR/BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL). While the special rules used by the Padang Sidempuan City BPN are Padang Sidempuan PERWAL Number 43 of 2019 concerning the Cost of Preparation for Complete Systematic Land Registration (PTSL) Activities and PTSL Technical Instructions Number 1/Juknis-100-HK.02.01/I/2022. Implementation of the PTSL program in the community by involving village/kelurahan heads starting from measuring to collecting juridical data to going directly to the community (door to door) to maximize the PTSL program and coordinating with various related institutions. Barriers to the PTSL program Lack of understanding and enthusiasm from the local community, land owners are not located (outside the city of Padang Sidempuan), land boundaries are not clear or land owners do not set boundaries, land objects are still related to inheritance that has not been shared, object disputes bordering land, as well as the ability of the community to comply with the mayor's regulations regarding the costs of handling PTSL.