Analisis Hukum terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Penelitian di Kodam I/Bb Medan)

Abstract

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dalam melakukan perceraian seorang anggota Tentara Nasional Indonesia haruslah mendapatkan surat izin atasan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini antara lain bagaimana proses perceraian bagi anggota TNI aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia di lingkungan Kodam I/BB Medan, apakah hambatan dalam proses pemberian izin terhadap perceraian anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan, dan bagaimana penyelesaian terhadap perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan memperoleh data melalui bahan sekunder. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (Library Research), dan kedua penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, proses perceraian bagi Anggota TNI tetap mematuhi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun sebelum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus melewati proses izin dari komandan satuan dan mendapatkan surat izin cerai. Terdapat hambatan dalam pemberian izin cerai, yaitu waktu yang berkepanjangan dalam mengurus surat izin, dan tidak hadirnya yang bersangkutan saat mediasi di kesatuan dilakukan. Penyelesaian bagi anggota TNI yang bercerai tanpa izin atasan akan disusulkan pemberian izinnya dengan memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran tersebut. Divorce is the severance of the marital relationship between husband and wife. In making a divorce, an army member must obtain a chief's permission letter. The problems in this study were how the divorce process for active army members based on Republic of Indonesia laws regulations in Kodam (Military Regional Command) I/BB Medan, what the obstacles in the process of granting permission for the divorce of army members in Kodam I/BB Medan was, what settlement of divorce without chief's consent for army members in Kodam I/BB Medan was. The method used in this research was normative juridical research by obtaining data through secondary materials. The approach taken in this study used descriptive analysis that led to normative legal research. The data collection techniques were conducted in two ways, the first was library research, and the second was field research. This study used descriptive data analysis. Based on the research results obtained, the divorce process for army members still complied with Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation No. 9 of 1975, before filing a divorce suit to the court, the army had to pass the permit process from the unit commander and obtained a divorce permit. There were obstacles to granting divorce permits, namely the prolonged processing time, and the absence of the person concerned when mediation in the unit was carried out. The resolution for army members who were divorced without the permission of their chiefs would be followed by granting their permission by giving sanctions to members who committed such violations.